Pengamat Ekonomi Sebut Program Ketahanan Pangan Perlu Diterapkan sampai ke Desa

TANJUNGPINANG - Pengamat ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Dodi Dermawan berpendapat program ketahanan pangan perlu segera diterapkan di desa hingga ke pulau-pulau.

"Pelaksanaan program ketahanan pangan secara intensif, terutama di provinsi yang bukan sebagai wilayah penghasil pangan menjawab keresahan pemerintah dan masyarakat terhadap kondisi ekonomi global yang tidak stabil saat ini," kata Dodi dikutip dari Antara, Minggu, 7 Agustus.

Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji mengungkapkan, Kepri perlu melaksanakan program ketahanan pangan secara intensif dan tepat sasaran, mengingat selama ini Kepri bukan sebagai wilayah produsen.

Ketergantungan Kepri terhadap negara lain dan provinsi lain dalam memenuhi kebutuhan pokok sangat besar sehingga program ketahanan pangan sebaiknya dilaksanakan secara cepat.

"Kepri memiliki potensi sebagai wilayah penghasil bila program ketahanan pangan dilaksanakan secara intensif," tuturnya.

Ia mengemukakan, pemberdayaan masyarakat desa di Kepri perlu dilakukan untuk melahirkan desa dengan ketahanan pangan yang baik.

Pengelolaan pulau-pulau yang berada dalam wilayah administrasi desa dan kelurahan sebaiknya dilakukan sesuai dengan potensi pertanian, peternakan dan perikanan yang dimiliki pulau-pulau tersebut.

Komponen lainnya yang perlu dilakukan pemerintah daerah yakni membangun kesadaran masyarakat desa untuk memanfaatkan lahan yang tersedia di desa untuk pertanian, peternakan maupun budidaya ikan.

Selain itu, kata dia, bantuan permodalan juga dibutuhkan seandainya pengelolaan lahan desa dan pulau-pulau untuk ketahanan pangan dikelola oleh kelompok masyarakat desa.

"Pelatihan, bantuan pupuk dan bibit, pembinaan dan pengawasan serta lainnya juga dibutuhkan sehingga pemerintahan desa dapat memastikan pertanian, peternakan dan perikanan yang digarap masyarakat berjalan terus-menerus," ujarnya.

Dodi mengatakan penduduk desa merupakan sumber daya manusia, termasuk yang tinggal di pulau-pulau.

Orientasi penduduk yang tinggal di pesisir Kepri, sebaiknya berkembang ke arah pertanian.

Ibu rumah tangga, misalnya dapat menggarap lahan untuk menanam cabai, umbi-umbian dan sayur-mayur sehingga berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Saat musim angin utara, ketika gelombang laut tinggi, nelayan dapat bertani.

"Saat panceklik ikan, nelayan dapat produktif di darat," ucapnya.

Menurut dia, pemerintah memiliki berbagai opsi dalam melaksanakan program ketahanan pangan.

Gerakan bersama untuk ketahanan pangan perlu dilakukan, selain memetakan potensi yang dimiliki penduduk dan pulau-pulau.

"Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk meminjamkan lahan di pulau-pulau yang tidak berpenghuni, namun potensial dikembangkan sektor pertanian atau perkebunan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau Wahyu Wahyudin mengatakan, pihaknya akan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi mengelola pulau-pulau di wilayah itu untuk ketahanan pangan.

"Strategi pengelolaan pulau, terutama yang belum berpenghuni sejalan dengan keinginan Presiden RI meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus mendorong ketahanan pangan di provinsi," kata Wahyu.

Kepri memiliki 1.796 pulau setelah dilakukan validasi oleh tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2015. Dari 1.796 pulau itu, hanya 30 persen yang berpenghuni.

Sampai sekarang, kata dia Kepri merupakan provinsi konsumtif, padahal wilayah ini berpotensi menjadi produktif.

Pengelolaan pulau berdasarkan potensi perekonomian yang dimiliki merupakan jawaban untuk menjadikan Kepri sebagai wilayah penghasil pangan.