Kurangi Beban APBN, Ekonom Saran Pemerintah Benahi Mekanisme Penyaluran Subsidi

JAKARTA - Pemerintah berencana untuk mengurangi beban pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter A Redjalam mengatakan, rencana tersebut bisa dilakukan dengan membenahi mekanisme penyaluran subsidi agar lebih efektif dan efisien.

Kata Piter, kebijakan subsidi yang diberikan pemerintah selama ini, memang mampu menahan laju inflasi.

Seperti subsidi BBM jenis Pertalite, elpiji 3 kilogram (Kg), dan listrik di bawah 900 VA.

Namun, lanjut Piter, kebijakan pemerintah tersebut justru menyebabkan beban subsidi di APBN menjadi sangat besar yakni lebih dari Rp500 triliun.

Dengan perbaikan mekanisme, kata Piter, maka subsidi bisa lebih tepat sasaran sekaligus meringankan beban APBN.

"Untuk mengurangi beban subsidi dalam APBN ini pemerintah berencana untuk memperbaiki mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran," ucapnya, di Jakarta, Jumat, 5 Agustus.

Menurut Piter, cara ini akan membuat masyarakat tetap bisa menikmati harga barang subsidi yang terjangkau.

Pada saat yang sama, pemerintah bisa menahan laju inflasi.

"Dengan demikian beban subsidi bisa dikurangi tanpa harus menaikkan harga barang-barang subsidi. Sehingga laju inflasi tetap bisa dijaga tidak terlalu tinggi," tegasnya.

Pemerintah Siapkan Kebijakan Subsidi Tepat Sasaran

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tahun depan pemerintah akan mulai menyiapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga inflasi.

Ketum Golkar itu juga menjelaskan, jenis subsidi yang akan dikaji ulang untuk lebih tepat sasaran adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM), gas melon (3kg), dan pupuk.

"Kita lihat pemerintah pada dasarnya menjaga inflasi dan betul subsidi dibuatkan program untuk tepat sasaran dan ada program yang sedang disiapkan, dan tentu akan kita umumkan saat waktunya," kata Airlangga.