Tingkat Kemiskinan Turun, Anak Buah Sri Mulyani Ungkap Bagaimana APBN Berperan di Dalamnya
Ilustrasi (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari tingkat kemiskinan yang menurun merupakan bukti nyata pemulihan ekonomi yang ditopang oleh peran APBN.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan tingkat kemiskinan terus dalam tren menurun di tengah tekanan harga komoditas global, khususnya harga pangan dan energi yang berdampak pada harga-harga domestik dan daya beli masyarakat.

“Ini merupakan hal yang positif, mengindikasikan efektif dan perlu dilanjutkannya fungsi APBN sebagai peredam guncangan (shock absorber),” ujarnya dalam keterangan pers pada Selasa, 19 Juli.

Menurut Febrio, Program PC-PEN berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung perbaikan indikator tingkat kemiskinan, di samping program yang dinikmati langsung oleh masyarakat seperti subsidi dan bantuan sosial.

Perbaikan tingkat kemiskinan pada Maret 2022 terjadi secara merata baik di seluruh pulau di Indonesia maupun di tingkat pedesaan dan perkotaan.

Secara spasial, tingkat kemiskinan di perkotaan menurun menjadi sebesar 7,50 persen. Sementara itu, angka penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan menjadi 12,29 persen.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan rasio gini sedikit meningkat, dari semula 0,381 pada posisi September 2021 menjadi sebesar 0,384 pada Maret 2022.

Kenaikan rasio gini didorong oleh meningkatnya ketimpangan di perkotaan per Maret 2022 menjadi 0,403 dari 0,398 pada September 2021.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mengalami perbaikan dari semula 6,49 persen pada Agustus 2021 menjadi sebesar 5,83 persen per Februari 2022.

“Kebijakan lain yang cukup krusial dalam menjaga daya beli masyarakat adalah kebijakan untuk tetap mempertahankan harga jual energi domestik meskipun dengan konsekuensi naiknya belanja subsidi energi dan kompensasi,” tuturnya.

Febrio menambahkan, jika tekanan harga komoditas global dibiarkan tertransmisi pada harga-harga domestik, inflasi Indonesia kemungkinan akan setinggi inflasi di banyak negara. Dampaknya adalah kenaikan tingkat kemiskinan penduduk.

“Oleh karena itu kebijakan pemerintah mempertahankan harga jual energi domestik menjadi sangat krusial untuk mencegah naiknya angka kemiskinan penduduk. Pemerintah juga akan terus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja serta memperkuat program-program yang memberikan perlindungan pada masyarakat,” jelasnya.

Sebagai informasi, tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2022 yang kembali menurun menjadi 9,54 persen dari semula 9,71 persen di September 2021 (Maret 2021: 10,14 persen).

“Upaya menjaga kesehatan fiskal juga cukup krusial sehingga dapat berperan optimal sebagai shock absorber yang mampu meredam gejolak yang terjadi sehingga masyarakat khususnya kelompok miskin dan rentan dapat tetap terlindungi,” tutup Febrio.