JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Paliwang disebut tengah mengajukan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2022 bagi warganya yang tidak mampu di empat kabupaten dan kota.
Menurut dia, saat ini tim sedang menunggu hasil validasi dari Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM sebagai bagian dari prosedur yang berlaku.
“Saat ini kita sedang menunggu verifikasi dari pemerintah pusat, mudah-mudahan yang disetujui tidak jauh dari yang kita usulkan,” tuturnya dalam keterangan resmi dikutip Rabu, 29 Juni.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas ESDM Kaltara Norman Raga mengungkapkan jika proses administrasi itu selesai maka hasilnya akan langsung diserahkan kepada PLN wilayah tujuan untuk selanjutnya dilakukan penanganan teknis.
Dia lantas mencoba memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ada kemungkinan beberapa usulan ditolak oleh tim verifikasi.
“Pemprov hanya mengusulkan, tetapi keputusan validasinya akan langsung ke PLN yang membawahi Kaltara,” ujar dia.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, Deni menerangkan BPBL merupakan program pemerintah dalam membantu pasang baru listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik.
Adapun, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80.000 BPBL untuk rumah tangga di 2022 bisa mendapatkan program tersebut. Proyek ini sendiri yang dilaksanakan di 34 provinsi ini dan diproyeksi menelan biaya sekitar Rp120 miliar.
“Sumber dana tidak hanya dari APBN, tetapi juga langkah pemerataan listrik didukung APBD yang menargetkan 50 rumah tangga di Nunukan menerima BPBL tahun ini,” katanya.
Sebagai informasi, sebelumnya pada 2020 telah disambungkan 85 listrik baru gratis bagi rumah tangga. Sementara untuk periode 2021 tercatat BPBL dinikmati oleh 150 rumah tangga yang tersebar di Bulungan (50 sambungan baru), Malinau (50 sambungan baru), dan Tana Tidung (50 sambungan baru).
Sehingga, dari total 482 desa se-Kaltara 71,16 persen atau 343 desa masuk ke dalam program Desa Berlistrik dan persentase rasio elektrifikasi mencapai 80,71 persen pada akhir 2021.
