Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, utamanya pada sektor perikanan dan kehutanan, yang dinilai masih cukup minim dalam memberikan kontribusi pembentukan produk domestik bruto (PDB).

Hal itu disampaikan Menkeu ketika berbicara dalam forum Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VII 2022 di Jakarta hari ini. Dalam catatan dia, sektor kehutanan cuma menyumbang sekitar Rp91 triliun hingga Rp112 triliun setahun terhadap penerimaan negara. Angka itu hanya setara dengan 0,6 persen hingga 0,7 persen dari PDB nasional.

“Ini berarti kita yang punya hutan tropis luas dengan kontribusi PDB kurang dari 1 persen rasanya ada yang salah. Pasti ada hal-hal yang mesti kita benahi bersama,” ujarnya pada Selasa, 28 Juni.

Menkeu menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di sektor maritim. Katanya, Indonesia yang sebagian besar wilayah perairan seharusnya bisa mendapat manfaat lebih dari kondisi geografis yang dimiliki.

“Sama seperti perikanan, kita itu isinya perikanan (negara maritim) dan kehutanan tapi kontribusinya terhadap PDB almost nothing. Ada yang gak bener itu berarti,” tuturnya.

Dalam catatan VOI, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan hingga Mei 2022 baru menyumbang sekitar Rp526,6 miliar dari total bukuan sebesar Rp224,1 triliun di realisasi APBN terbaru.

Adapun, penyumbang PNBP terbesar masih didominasi oleh komoditas sektor energi, seperti batu bara, minyak sawit, nikel, dan sebagainya.

Untuk itu, Menkeu mengajak seluruh pihak terkait agar menguatkan kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor maritim dan kehutanan.

“Ini yang perlu kita mulai pikirkan, apakah ini persoalan regulasi, apakah masalah tata kelola, atau masalahnya ada di institusi. Sebab, umumnya kalau ada masalah maka adanya di sekitar itu,” tegasnya.