JAKARTA – Pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diketahui memiliki serapan anggaran belanja yang tidak terlalu signifikan jelang berakhirnya paruh pertama 2022.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan bahwa hal tersebut bahkan telah mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah pusat.
“Kaltara termasuk provinsi yang realisasi belanjanya menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya dalam keterangan pers dikutip Jumat, 24 Juni.
Guna mengatasi hal tersebut Zainal bakal meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan biro terkait untuk memacu realisasi belanja daerah APBD 2022.
“Saya minta kepada seluruh kepala OPD/Biro untuk memacu percepatan belanja daerah, terus monitor secara berkala PPTK, PPK serta pihak ketiga agar terlaksana dengan baik, efektif dan efisien,” tuturnya.
Diungkapkan oleh Zainal jika percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena serapan di daerah sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Di sisa waktu yang ada saya ingatkan kembali bekerja maksimal, kejar serapan belanja APBD,” tegasnya.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, provinsi termuda di Indonesia ini tercatat baru merealisasikan anggaran sebesar Rp602,7 miliar hingga 31 Mei 2022. Padahal, total pagu anggaran APBD tahun ini mencapai Rp2,4 triliun.
Adapun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis bahawa serapan belanja seluruh daerah sampai dengan bulan lalu tergolong sangat rendah, yakni sebesar Rp253,3 triliun atau baru mencapai 21,43 persen dari keseluruhan alokasi anggaran.
Lebih lanjut, Zainal menyebut bahwa pihaknya bakal mematuhi kebijakan pengalokasian 40 persen anggaran untuk belanja produk dalam negeri.
“Melalui skema e-katalog sekarang dapat mengantisipasi celah korupsi, mempercepat realisasi belanja barang dan jasa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UMKM,” tutup Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
