Bagikan:

TANJUNG SELOR  - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun ini (2025), menyiapkan anggaran belanja pegawai Rp1 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan. 

“Pemprov Kaltara sudah siapkan anggaran Rp 900 miliar atau hampir Rp1 triliun, untuk belanja pegawai, bayar gaji dan tunjangan," kata Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto, Selasa, 4 Februari.

"Anggaran ini naik Rp 100 miliar dari tahun sebelumnya (2024), Kalau tahun lalu sekitar Rp 900 miliar dan tahun ini naik,” tambah dia. 

Kenaikan belanja pegawai ini termasuk untuk membayar gaji tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi tahun 2024. 

“Ini tidak hanya untuk gaji saja, tapi kita siapkan untuk TPP-nya. Mereka mulai bergaji kan sesuai surat itu di bulan 6 untuk tenaga PPPK,” ujarnya. 

Denny menjelaskan, BKAD Kaltara juga menyiapkan anggaran untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa gaji 13 maupun tunjangan hari raya (THR). 

"Untuk THR sebesar Rp48 miliar dan gaji 13 juga Rp48 miliar, total pencairan mencapai Rp96 miliar,” ujar Denny. 

Terkait pencairan THR, pihaknya saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. 

“Kita masih menunggu turunnya Peraturan Pemerintah (PP), setelah dibuatkan SK (Surat Keputusan) Gubernur untuk menindaklanjuti,” 

Denny menegaskan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan ASN sesuai aturan yang berlaku seperti pemberian tunjangan, gaji dan THR. 

"Termasuk akan dipercepat pencairannya, gubernur berharap kalau bisa Provinsi Kaltara jadi contoh, dicairkan paling pertama dibandingkan provinsi di Indonesia,” ujar dia.