Tantangan Perdagangan Tinggi, Ekonom Kecewa Jokowi Tunjuk Mendag dari Parpol

JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengaku kecewa dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Menteri Perdagangan yang baru berasal dari ketua umum partai politik bukan dari kalangan profesional.

Sebab, menurut Bhima, tantangan perdagangan saat ini sedang sangat tinggi.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara pada Rabu, 15 Juni.

"Tentunya ada sedikit kekecewaan kalau menteri perdagangan itu dari ketum parpol. Padahal, menteri perdagangan adalah yang paling disorot kinerjanya," katanya kepada VOI, Kamis, 16 Juni.

Bhima mengatakan, yang menjadi pekerjaan rumah (PR) tantangan perdagangan ke depan bukan hanya soal menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri, tetapi juga meningkatkan kinerja ekspor.

Selain itu, kata Bhima, juga bagaimana perdagangan bisa dikoordinasikan dengan kementerian sektoral lainnya.

Namun, lanjut Bhima, karena ini adalah pilihan Presiden Jokowi, maka tinggal menunggu 100 hari ke depan bagaimana kinerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai pengganti Muhammad Lutfi.

"Saya kira kita kasih waktu lah 100 hari ke depan kalau ini kan memang pilihan dari Pak Presiden, 100 hari ke depan apakah persoalan yang paling sederhana yaitu soal minyak goreng secara nasional harga bisa turun di bawah harga eceran tertinggi, rantai distribusinya pun bisa dibenahi," ucapnya.

Selain itu, kata Bhima, di masa kerja 100 hari ke depan, PR menteri perdagangan baru adalah dari sisi ekspor, menyusul tekanan resesi ekonomi di Amerika Serikat dan juga fluktuasi permintaan secara global.

"Kinerja ekspornya itu harus bisa lebih berkualitas bukan sekadar neraca perdagangannya gemuk karena komoditas. Tapi ekspor yang bernilai tambah atau ekspor dari barang produksi," ucapnya.

Menurut Bhima, jika melihat rekam jejak dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memang relatif cukup demokratis dan selama ini juga lebih terbuka terhadap masukan-masukan.

"Tapi yang harus dilihat itu tadi Bagaimana 100 hari ke depan. Apakah Pak Zulhas bisa membuktikan kepada publik pos menteri perdagangan ini bukan hanya titipan politis, tetapi memang diisi oleh orang yang tepat. Kita lihat 100 hari ke depan. Kalau tidak, sebaiknya mundur kan gitu," tuturnya.