Pekerja Konstruksi Wajib Miliki Sertifikat Kompetensi Kerja

JAKARTA - Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah gencar meningkatkan kompetensi UMKM di bidang konstruksi, sebagai salah satu langkah percepatan pembangunan dan penggerak roda perekonomian nasional.

Upaya yang kini tengah dilakukan adalah menerapkan kebijakan penggunaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dalam setiap pembangunan. Hal ini merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki keahlian khusus, misalnya tenaga kerja pemasangan rangka dan atap baja ringan, Aladin atau atap lantai dinding, dan lain-lain. Ini yang harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi,” kata Nico melalui keterangan tertulis, Rabu 8 Juni.

Di hadapan para pengurus Himpunan Usahawan Mikro Kecil Menengah Bangunan Nasional Indonesia (HUNI), Nico mengatakan bahwa Kementerian PUPR kini tengah merancang Peraturan Menteri (Permen) yang merupakan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam rancangan ini, akan diatur terkait pengawasan terhadap setiap proyek pembangunan infrastrutur baik pemerintah maupun swasta yang mewajibkan penyedia untuk menggunakan tenaga konstruksi bersertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah ditentukan.

Pemerintah daerah nantinya yang akan menjalankan fungsi pengawasan dalam peraturan tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum HUNI, Sudrajat mengatakan, sekitar 1.000 tenaga kerja konstruksi dari ribuan anggota HUNI yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini sudah mengantungi sertifikat kompetensi tenaga konstruksi yang dikeluarkan oleh LPJK.

Sudrajat juga menjelaskan sebagian besar anggota HUNI memiliki latar belakang sebagai aplikator (tenaga konstruksi pemasang) baja ringan, baik itu rangka atap, rangka dinding, genteng metal maupun rumah instan yang berbasis baja ringan.

Namun demikian, lanjut Sudrajat, pihaknya tetap membuka diri untuk menerima pekerja konstruksi dengan bidang keahlian lain seperti tukang listrik, plumbing, las dan lain-lain yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, khususnya perumahan.

"HUNI berdiri atas dasar kepedulian sesama pekerja konstruksi di berbagai pelosok negeri. Misi kami adalah meningkatkan daya saing UMKM, khususnya tenaga kerja konstruksi di tanah air. HUNI berdiri untuk mewadahi para tenaga kerja konstruksi secara umum yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia," pungkas Sudrajat.