JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui usulan tiga Kementerian Koordinator (Kemenko) yang mengajukan penambahan anggaran dalam pembahasan pagu indikatif tahun anggaran 2023.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan bahwa ketiga instansi pemerintahan tersebut adalah Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan sebesar Rp24,3 miliar, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebesar Rp50 miliar, serta Kemenko Perekonomian Rp82,2 miliar.
Dengan begitu, total tambahan anggaran untuk tiga Kemenko tersebut mencapai Rp156,5 miliar.
“Insya Allah kami akan berupaya (memenuhi) karena permintaan tidak banyak tetapi kerjaannya yang paling banyak. Badan Anggaran menjamin untuk memenuhi usulan Bapak Menko sekalian karena di pimpinan (fraksi) sudah sepakat dan anggota pasti sepakat,” ujarnya dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dikutip Selasa, 7 Juni.
Said berharap usulan tambahan bujet ini bersifat final dan tidak melakukan hal serupa jika ketetapan sudah diambil.
BACA JUGA:
“Sudah disetujui, jadi Pak Menko tidak usah datang lagi ya. Jangan sampai nanti setelah pembacaan nota (keuangan oleh Presiden) datang lagi ke DPR (untuk minta tambahan anggaran),”
Secara terperinci, anggaran Kemenko Polhukam yang disodorkan langsung oleh Mahfud MD berjumlah Rp296,4 miliar untuk periode 2023.
Kemudian untuk Kemenko PMK melalui Muhadjir Effendy sebesar Rp232 Miliar, serta Kemenko Perekonomian yang diajukan oleh Airlangga Hartarto sebesar Rp554 miliar.