JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD hari ini menyambangi Badan Anggaran (Banggar) DPR guna melakukan pembahasan pagu indikatif tahun anggaran 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud menyodorkan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp24,3 miliar untuk digunakan pada tahun depan. Menurut dia, bujet tersebut bakal digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah.
“Tambahan ini pertama digunakan untuk persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap pengamanan pembangunan serta pengawalan persiapan infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) ,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 6 Juni.
Mahfud menambahkan, dana tersebut juga akan dioptimalkan untuk mengawal kegiatan jelang pemilu pada beberapa tahun mendatang.
“Kedua untuk persiapan menghadapi dinamika politik pada pelaksanaan kampanye untuk pemilihan presiden tahun 2024,” tuturnya.
BACA JUGA:
Secara terperinci, Mahfud menjelaskan anggaran persiapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 sebesar Rp5,3 miliar, asistensi penyelesaian permasalahan hukum menjelang pemilu serentak Rp4,8 miliar, anggaran memperkokoh kesatuan bangsa Rp3,7 miliar.
Kemudian, pengawalan/pengendalian desain sistem pertahanan IKN Rp3 miliar, pengawalan/pengendalian desain sistem keamanan IKN sekitar Rp3 miliar, serta pengawalan/pengendalian TIK di Ibu Kota Nusantara sebesar Rp4 miliar.
Dalam kesempatan tersebut Mahfud juga menjabarkan soal pagu indikatif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp296,4 miliar.
Adapun, pagu anggaran Kemenko Polhukam 2022 adalah sebesar Rp248,6 miliar dengan nilai serapan sampai saat ini Rp90 miliar. Sementara pada 2021 pagu anggaran kementerian pimpinan Mahfud MD itu sebesar Rp232,1 miliar dengan realisasi sebesar Rp230,4 miliar.