JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa situasi ekonomi pada 2023 diproyeksi masih cukup terpengaruh situasi global yang belum menunjukan kepastian.
Hal tersebut disampaikan Menkeu ketika memberikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2023 di Sidang Paripurna DPR hari ini.
Menurut dia, dinamika dan prospek ekonomi global diyakini turut memainkan peran penting dari sektor eksternal (external balance) Indonesia tahun depan. Kata Menkeu, kinerja ekspor diperkirakan masih kuat. Namun demikian, permintaan impor diperkirakan juga bakal ikut terkerek.
“Neraca jasa-jasa juga diperkirakan kembali akan mengalami tekanan sejalan dengan meningkatnya perjalanan ke luar negeri, terutama dari kelompok menengah kaya,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 31 Mei.
Bendahara negara menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menekan neraca transaksi berjalan yang saat ini tercatat tengah berada di jalur positif dengan bukuan surplus.
BACA JUGA:
“Selain itu, percepatan pengetatan kebijakan moneter The Fed, akan mengakibatkan gejolak pasar keuangan global, mendorong capital outflow, dan pada akhirnya akan menekan neraca transaksi modal dan finansial (TMF) Indonesia,” tuturnya.
Oleh karena itu, Menkeu memprediksi jika situasi yang lebih berat di sisi neraca pembayaran bakal semakin meningkat pada 2023 mendatang.
“Ini juga bisa berimbas pada kenaikan inflasi tahun depan,” tegas dia.
Sebagai informasi, selain neraca perdagangan yang moncer kinerja apik juga ditunjukan lewat perolehan cadangan devisa (cadev) yang kuat. Bank Indonesia (BI) dalam laporan terakhirnya menyebutkan bahwa cadangan devisa pada penutupan April 2022 mencapai 135,7 miliar dolar AS.
Angka tersebut setara dengan pembiayaan 6,9 bulan impor atau 6,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemampuan ini diklaim bank sentral berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Terkait
