Sarankan G20 Bahas Dampak Dominasi AS-China ke Perekonomian Negara Berkembang, Peneliti Transnational Institute: Negara ASEAN Harus Kompak

JAKARTA - Peneliti Lembaga Transnational Institute Rachmi Hertanti menyatakan bahwa Presidensi G20 yang dipegang Indonesia harus bisa mengarah kepada pembahasan mengenai dampak dari dominasi Amerika Serikat dan China ke perekonomian negara berkembang. Menurut dia, hal tersebut karena negara berkembang sangat bergantung dengan investasi dari dua kubu tersebut, yang dibutuhkan untuk agenda pembangunan nasional.

"Dalam konteks kepentingan negara berkembang, seharusnya G20 di bawah presidensi Indonesia bisa digunakan untuk membahas mengenai dampak yang dirasakan oleh negara berkembang, khususnya di Asia, dari pertarungan dominasi AS-China ini," kata Rachmi Hertanti dikutip Antara, Minggu 29 Mei.

Ia mencontohkan, agenda Indo-Pasifik ASEAN sebenarnya bisa menjadi katalisator dari konflik yang ada, di mana ASEAN berpeluang menjadi penentu permainan.

"Tapi tentu, syaratnya harus kompak. Ini yang sulit, karena ASEAN sendiri terpecah-pecah, khususnya ketika menyikapi konflik laut China Selatan," kata lulusan program master dari Hukum Perdagangan Internasional UI itu.

Rachmi menegaskan bahwa negara berkembang di G20 harus konsisten tidak berposisi ataupun tidak terjebak dalam aksi berpihak Ketika mendorong kepentingannya. Misalnya, bagaimana Indonesia dapat memastikan seluruh negara berkembang dan miskin di dunia dapat mengakses vaksin termasuk pasokan bahan baku dan teknologi untuk memproduksi vaksin sebagai bentuk kemandirian produksi.

Indonesia, lanjutnya, harus dapat memimpin pembahasan mengenai aturan multilateral, khususnya terkait dengan fleksibilitas dan perlakuan khusus yang sangat dibutuhkan bagi negara berkembang dan kurang berkembang.

Rachmi yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) berpendapat, aturan tersebut membuka ruang untuk pembangunan industrialisasi.

"Termasuk, bagaimana Indonesia dapat memimpin pembahasan mengenai penolakan terhadap Tindakan unilateral perdagangan dari beberapa negara maju yang pada akhirnya menghambat akses pasar negara berkembang dan berdampak pada berbagai Tindakan diskriminasi," katanya.