JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini dijadwalkan menghadap DPR untuk meminta persetujuan dewan atas niatan penambahan anggaran negara guna merespon kenaikan berbagai harga yang terjadi saat ini.
Rencananya, Menkeu bakal didampingi oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam agenda tersebut. Informasi ini diperoleh redaksi dari sumber internal di Kementerian Keuangan.
“Agenda Menkeu dan Wamenkeu Rapat Kerja dengan Banggar (Badan Anggaran) DPR RI membahas persetujuan tambahan anggaran dalam merespon kenaikan harga komoditas,” demikian informasi dari Kementerian Keuangan yang dikutip hari ini, Kamis, 19 Mei.
Seperti yang diketahui, peningkatan harga komoditas penting, utamanya energi, seolah menjadi pisau bermata dua bagi RI. Pertama, Indonesia diuntungkan dengan tingginya harga karena menerima pemasukan yang lebih banyak dari ekspor unggulan, yaitu batu bara dan minyak sawit (CPO).
BACA JUGA:
Akan tetapi di sisi lain, negara mesti menanggung beban subsidi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sebagian besar diperoleh melalui jalur impor.
Dalam catatan VOI, nilai subsidi energi BBM, LPG, dan listrik periode Januari hingga Februari 2022 telah mencapai Rp21,7 triliun. Angka tersebut meroket dari realisasi pembayaran subsidi energi pada 2021 adalah sebesar Rp12,2 triliun dan 2020 sebesar Rp10,8 triliun.
Menkeu sendiri sempat menuturkan jika pemerintah memiliki tunggakan sebesar Rp109 triliun kepada Pertamina dan PLN sebagai kekurangan pembayaran subsidi.
Terkait
