Usut Mafia Bibit, Kementerian BUMN Kolaborasi dengan Kementerian Pertanian: Ada Program Data Petani Bersama BUMN
Staf Khusus Kementerian BUMN, Arya Sinulingga. (Foto: Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA - Keberadaan mafia bibit belakangan ramai dibicarakan usai diungkap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Mafia bibit ini telah merugikan pertani.

Terkait hal itu, Kementrian BUMN terus melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai kementerian termasuk dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan pembenahan di sektor pertanian tersebut.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan bahwa BUMN-BUMN yang memang banyak bekerja di sektor pertanian seperti Pupuk, Perkebunan, dan lainnya sedang melakukan pembenahan dan sinkronisasi data.

"Sinkronisasi data dan kerja sama teknis dengan Kementrian Pertanian menjadi sangat penting karena memang banyak sektor pertanian yang dirambah oleh BUMN. Kerja sama dengan Kementerian Pertanian sudah dimulai dengan Program Data Petani bersama Bank BUMN (Himbara) dan Telkom," tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Senin, 25 April.

Kerja sama teknis lainnya adalah pengadaan bibit, karena bibit pertanian menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik.

Seperti diketahui BUMN yang bergerak di komoditi sawit, tebu, kopi dan kakao cukup banyak, sehingga pengadaan bibit menjadi bagian penting untuk pengembangan perkebunan.

"Apalagi banyak perkebunan BUMN yang melakukan kerja sama melibatkan petani-petani untuk mendukung produksi BUMN seperti sawit dan tebu," katanya.

Arya mengatakan bahwa pengadaan bibit bagi para petani sawit dan tebu membutuhkan kerja sama antara Kementrian BUMN dan Kementrian Pertanian, sehingga para petani menadapatkan bibit yg terbaik dan tersertifikasi.

"Pengalaman dari BUMN yg bergerak dibidang ini banyak menemukan bibit-bibit bersertifikat palsu yang dibeli oleh para petani dari pihak ketiga," ucapnya.

Menurut Arya, bibit-bibit bersertifikat palsu yang sangat merugikan para petani karena memberikan dampak besar hasil komoditi mereka dan tentunya ini juga akan merugikan BUMN karena berdampak kepada volume pasokan ke pabrik-pabrik BUMN.

"Kondisi inilah yang membuat Kementrian BUMN mendorong kerjasama untuk sinkronisasi data dan teknis dgn Kementrian Pertanian sehingga disatu sisi para petani mendapatkan bibit terbaik disisi lain target produksi tercapai," tuturnya.