Bagikan:

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada awal tahun ini terus mengupayakan pendirian fasilitas infrastruktur yang memadai guna menunjang kinerja semakin optimal. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pendirian gedung kantor di sejumlah daerah di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kehadiran kantor otoritas di daerah memiliki peran yang strategis untuk dapat segera mengoptimalkan program dan kebijakan yang dibuat.

Menurut dia, fasilitas ini dapat mendukung upaya menciptakan sumber ekonomi baru, meningkatkan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen sektor jasa keuangan.

“Untuk mewujudkan gedung-gedung kantor OJK di daerah ini, OJK tidak menunggu untuk diberikan tetapi mengupayakan sendiri dengan dana yang berasal dari pungutan yang dikelola dan dioptimalisasi tanpa harus mengurangi kualitas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan fungsi utama pengawasan sektor jasa keuangan,” ujarnya dalam keterangan pers ketika soft launching Gedung Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur, dikutip Rabu, 16 Maret.

Wimboh menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat peran dan fungsi sebagai pengawas dan regulator lembaga jasa keuangan, pelindung konsumen sektor jasa keuangan, serta pendukung pemulihan ekonomi daerah dengan keberadaan kantor-kantor ini.

“Secara khusus kantor OJK Regional 4 Jawa Timur ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi kami dan sektor keuangan untuk dapat memberikan perannya dalam kontribusi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur,“ tutur dia.

Sebagai informasi, Wimboh sebelumnya juga telah meresmikan Kantor OJK Purwokerto dan Kantor OJK Malang pada awal tahun ini.

Adapun, selama satu dasawarsa lahirnya OJK, lembaga sempalan Bank Indonesia ini telah memiliki 14 gedung kantor yang berada di Bandung Semarang, Palembang, Surabaya, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, Mataram, Malang, Ambon, Pekanbaru, Makassar, Kendari dan Jayapura.

Dua gedung diantaranya merupakan hibah pemerintah provinsi dan lima bidang tanah juga telah siap dibangun yaitu di Medan, Tasikmalaya, Jambi, Lampung dan Banjarbaru.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, pungutan iuran OJK terhadap industri keuangan pada 2019 adalah sebesar Rp5,99 triliun.

Angka ini didominasi oleh perbankan senilai Rp4,02 triliun. Diikuti kemudian pasar modal Rp894,38 miliar, industri keuangan nonbank atau IKNB sebesar Rp775,46 miliar, serta manajemen strategis Rp299,55 miliar. Kemudian, pada 2020 nilai iuran yang ditarik dari pelaku usaha tercatat berjumlah Rp6,2 triliun.

Wimbon Santoso sendiri bersama jajaran Dewan Komisioner OJK lainnya bakal segera menyelesaikan masa jabatan pada tahun ini. Adapun, kepengurusan periode selanjutnya 2022-2027 masih dalam seleksi Presiden Joko Widodo untuk kemudian dipilih tujuh nama final oleh DPR.