JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap optimistis raihan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen pada 2022 bisa diraih.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan sikap tersebut bakal dibarengi dengan sejumlah kewaspadaan yang perlu dilakukan.
“Terdapat sejumlah risiko yang harus terus diwaspadai dan diantisipasi, khususnya penyebaran varian Omicron,” ujarnya dalam keterangan, dikutip Selasa 8 Februari.
Menurut Febrio, sejak akhir 2021 berbagai negara mengalami gelombang baru COVD-19 akibat varian tersebut. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa gelombang Omicron lebih cepat menyebar dibandingkan varian delta, namun juga lebih cepat mengalami penurunan.
Katanya, saat ini Indonesia juga sedang dihadapkan pada peningkatan kasus harian varian omicron yang sudah menyentuh angka di atas 36.000 kasus per 6 Februari. Namun, tingkat keterisian rumah sakit (BOR) dan kematian masih relatif lebih rendah dibanding gelombang delta.
“Tetapi ingat, kita harus tetap waspada dengan menjaga disiplin penerapan protokol kesehatan dan berjaga-jaga mempersiapkan berbagai langkah darurat jika diperlukan,” tuturnya.
Febrio menambahkan, ketersediaan vaksin yang memadai dapat menjadi faktor krusial dalam penanganan pandemi gelombang omicron.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
No Tipu-Tipu! Kisah Agen BRILink Beli Pajero dan Cicil Rumah 1 M dalam Dua Tahun, Mau?
06 Februari 2022, 12:15
“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjalankan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi dengan didukung APBN fleksibel dan responsif guna menghadapi berbagai tantangan ke depan,” tegasnya.
Adapun, risiko lain yang perlu dikelola secara baik demi pencapaian target pertumbuhan ekonomi adalah faktor eksternal.
“Tekanan seperti inflasi tinggi, percepatan tapering off di Amerika Serikat serta potensi dampak isu geopolitik yang tengah terjadi bisa menimbulkan dampak bagi perekonomian kita,” katanya.
Untuk itu, pemerintah disebutnya bersama dengan otoritas lain yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus bersinergi menyiapkan bauran kebijakan antisipatif dalam menghadapi risiko-risiko global tersebut.
"Selain itu pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan di seluruh kawasan nasional," tutup Febrio.
