Bagikan:

JAKARTA - Upaya pemerintah untuk melakukan hilirisasi produk batu bara dengan gasifikasi menjadi Dimethyl Ether (DME) disambut beragam reaksi oleh beberapa kalangan. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan hilirisasi ini sudah tepat. Namun, ia mempertanyakan harga yang akan ditetapkan pada produk ini.

"Permasalahannya ke depannya adalah mengenai harga menurut saya. Apakah akan lebih murah dari LPG atau malah lebih mahal?"ujar Mamit di acara Indonesia Menyapa Pagi yang diadakan RRI, Selasa 25 Januari.

Menurutnya, akan lebih baik jika harga yang ditetapkan lebih murah dibandingkan gas LPG agar dapat menarik minat masyarakat untuk beralih dari penggunaan gas LPG ke DME.

"Jangan sampai terlalu mahal. Masyarakat kita sudah terlanjur nyaman dengan LPG jadi malas beralih ke DME padahal program ini sudah bagus," imbuhnya.

Jika harga gasifikasi batu bara ini lebih mahal dari LPG, Mamit menawarkan solusi yakni dengan kembali memberikan subsidi bagi masyarakat namun dengan jumlah yang tidak sebesar subsidi yang diberikan kepada LPG.

Terkait penetapan harga DME, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting yang dihubungi VOI belum bisa memberikan jawaban pasti karena masih harus melalui tahap diskusi dengan pemerintah.

"Kami belum mendapatkan perhitungan tersebut. (Harganya) nanti akan ditentukan oleh pemerintah," ujarnya melalui pesan teks.

Pada hari sebelumnya, Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking terhadap proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) di Kawasan Industri Tanjung Enim, Muara Enim, Sumatra Selatan. Proyek tersebut digarap oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama dengan PT Pertamina dan Air Products & Chemicals Inc. Proyek ini memiliki investasi mencapai Rp33 triliun dengan memakan waktu selama 30 bulan.