YLKI Dukung Kebijakan Pemerintah Terkait Pengalihan LPG ke Kompor Induksi

JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung kebijakan pemerintah untuk mengalihkan atau melakukan konversi penggunaan LPG  (elpiji) 3 kg ke kompor induksi sehingga subsidi BBM lebih tepat sasaran.

Oleh karena itu, Ketua Harian YLKI ,Tulus Abadi, mengharapkan pemerintah menyalurkan subsidi elpiji 3 kg ke dalam program konversi kompor LPG ke kompor induksi.

"Subsidi gas elpiji 3 kg banyak penyimpangannya. Menurut data Bank Dunia, sekitar 30 persen pengguna gas elpiji 3 kg adalah kelompok mampu," ujarnya melalui keterangan tertulis, dikutip dari Antara, Jumat 22 Juli.

Sementara subsidi listrik yang menyasar masyarakat dengan golongan listrik 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA, lanjutnya, selama ini sudah sesuai dengan target pemerintah, yaitu menyasar masyarakat bawah.

Masyarakat dengan kedua golongan listrik tersebut merupakan kelompok yang memang layak menerima subsidi dan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Subsidi pada listrik juga tidak bisa dialihkan karena golongan listrik tidak bisa dimanipulasi dan meteran listrik menempel pada setiap rumah ( by name by NIK pelanggan) serta tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan.

Sedangkan subsidi sistem terbuka untuk LPG 3 kg punya potensi yang sangat besar untuk dinikmati masyarakat mampu karena bisa dibeli oleh siapa pun.

"Maka akan lebih fair (adil) dan efektif jika subsidi energi via gas LPG 3 kg dikonversi saja menjadi subsidi listrik, via kompor induksi. Lebih adil dari sisi sosial ekonomi. Tidak salah sasaran," ujar Tulus.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.

Realisasi subsidi LPG 3 kg pada 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kg 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.

Menurut Kemenkeu, lebih dari 90 persen kenaikan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kg yang disebabkan oleh kesenjangan antara harga jual eceran (HJE) dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.

Beban subsidi LPG 3 kg juga makin lebar akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia hingga pertengahan tahun ini. Adapun harga keekonomian dari gas melon subsidi itu sudah terpaut Rp15.359 per kilogram dari harga jual eceran (HJE) yang ditetapkan sebesar Rp4.250 per kilogram pada tahun ini.

Menurut Tulus, pengalihan dana subsidi LPG 3 kg ini bisa menjadi insentif bagi masyarakat untuk beralih dari kompor gas ke energi yang lebih ramah lingkungan yaitu kompor listrik. Salah satunya dengan memberikan paket kompor induksi (kompor, utensil, penyesuaian daya, dan instalasi) yang diberikan gratis kepada masyarakat.

Langkah tersebut, tambahnya, adalah solusi yang cerdas. Sebab selain akan menurunkan beban subsidi di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan subsidi tersalur tepat sasaran, penggunaan kompor induksi juga akan membuat masyarakat semakin berhemat dalam pengeluaran bulanannya.

"Mesti ada regulasi yang kuat dan insentif atau subsidi untuk konversi dari gas elpiji 3 kg menjadi kompor induksi, sebagaimana dulu konversi dari minyak tanah ke LPG. Konversi ke kompor induksi bisa menekan impor gas LPG," katanya.