Wakil Ketua Komisi VII DPR Peringatkan PLN agar Kaji Ulang Kenaikan Tarif Listrik

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk mengkaji secara hati-hati rencana kenaikan tarif listrik bagi kelompok non-subsidi. Sebab, kenaikan tarif listrik akan memberatkan bagi konsumen ekonominya masih terdampak pandemi COVID-19.

"Bagaimanapun juga pelanggan listrik non-subsidi juga terdampak pandemi COVID-19. Dalam hal ini usaha menengah, rumah tangga dan komersial. Karena itu PLN harus mengkaji secara seksama rencana kenaikan tarif listrik yang tentunya semakin memberatkan konsumen," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Jumat, 3 Desember.

Karena itu, Eddy meminta agar PLN terlebih dahulu membahas rencana kenaikan tarif listrik tersebut bersama Komisi VII DPR selaku mitra kerja.

"Kami di DPR meminta agar PLN membahas terlebih dahulu kenaikan listrik ini di Komisi VII DPR agar sosialisasi di masyarakat bisa dilaksanakan secara baik," ucapnya.

Eddy mengaku tidak ingin rencana kenaikan listrik bagi kelompok non-subsidi justru menimbulkan polemik. Apalagi saat ini ekonomi belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19.

"Tidak menimbulkan polemik apalagi kegaduhan yang tidak perlu, mengingat kondisi masyarakat yang belum pulih sepenuhnya dari dampak Pandemi COVID-19," tuturnya.

Seperti diketahui, PLN berencana menyesuaikan tarif listrik atau tariff adjustment bagi 13 golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) non-subsidi tahun depan.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan besaran penyesuaian tarif yang akan diterapkan sesuai aturan awal pada 2022 dengan tetap memperhatikan kondisi pandemi.

Berikut 13 golongan pelanggan listrik non-subsidi dikutip dari data PLN mengenai penyesuaian tarif tenaga listrik bulan Oktober-Desember 2021:

Rumah Tangga

1. 900 VA rumah tangga mampu

2. 1.300 VA

3. 2.200 VA

4. 3.500-5.500 VA

5. 6.600 VA ke atas

Bisnis

6. 6.600 VA-200 kVA

7. Di atas 200 kVA

Industri

8. Di atas 200 kVA

9. 30.000 kVA ke atas

Kantor Pemerintahan

10. 6.600 VA-200 kVA

11. Di atas 200 kVA

12. Penerangan jalan umum (PJU)

13. Tarif Layanan Khusus untuk tegangan rendah, menengah dan tinggi