Komisi VI DPR RI Dukung Restrukturisasi Utang hingga SDM Barata Indonesia

JAKARTA - Komisi VI DPR RI memberikan dukungan terhadap proses restrukturasi utang PT Barata Indonesia (Persero). Saat ini, restrukturisasi sedang dilakukan oleh PT PPA (Persero). Namun, tak hanya restrukturisasi utang, Komisi VI juga ingin adanya restrukturisasi sumber daya manusia (SDM).

Sekadar informasi, sejak September 2021, PPA telan menjalankan restrukturisasi utang Barata Indonesia bersama dengan 20 perusahaan pelat merah lainnya. Adapun, langkah PPA tersebut merupakan mandat dari Menteri BUMN Erick Thohir.

Saat melakukan lawatan ke PT Barata Indonesia (Persero), pimpinan Komisi VI Mohamad Hekal mengatakan bahwa restrukturisasi utang harus dilakukan agar perseroan bisa menjadi pemimpin industri manufaktur nasional.

"Dengan fasilitas yang dimiliki sudah seharusnya Barata Indonesia menjadi leader dalam industri manufaktur nasional. Kami mendukung restrukturasi yang sedang dilakukan, namun juga tidak hanya dari segi bisnis perusahaan, restrukturasi dalam bidang SDM juga perlu dilakukan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, dikutip Rabu, 1 Desember.

Lebih lanjut, Haekal mengatakan bahwa penyelamatan utang tersebut dinilai krusial untuk menjadikan Barata Indonesia perusahaan yang mampu berdaya saing serta memiliki kontrbusi yang positif bagi perekonomian nasional.

Tak hanya melakukan pertemuan pembahasan restrukturisasi, Komisi VI DPR RI juga melepas ekspor komponen kereta api, bogie yang dilakukan oleh perusahaan. Kali ini Barata Indonesia melakukan ekspor ke Houston, Amerika Serikat.

Kunjungan anggota DPR RI bukan lah yang pertama kalinya dilakukan tahun ini. Sebelumnya, Komisi VII DPR RI juga melakukan kunjungan ke kantor pusat Barata Indonesia untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan local content dalam proyek strategis nasional sebagai upaya substitusi produk impor dan membangun kemandirian industri.

Sementara itu, Direktur Utama Barata Indonesia, Bobby Sumardiat Atmosudirjo mengapresiasi dukungan dari DPR RI.

"Support tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah dalam memajukan industri manufaktur tanah air," ucapnya.