Bahlil Dapat Mandat dari Jokowi agar Indonesia Catatkan Realisasi Investasi Rp1.200 Triliun di 2022, Ini 5 Strateginya
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia (Foto: Instagram @bahlillahadalia)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memasang target realisasi investasi Tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun. Target tersebut naik Rp300 triliun dari tahun ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan target tersebut bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional agar bisa di atas 5 persen.

"Kami punya target realisasi di RPJM 2022 itu Rp968 triliun. Bapak Presiden memerintahkan kami untuk harus mencapai Rp1.200 triliun. (Target tersebut) sebagai salah satu syarat bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas 5 persen," katanya dalam acara Economic Outlook Prospek Investasi 2022, Selasa, 23 November.

Bahlil mengakui bahwa untuk mencapai target realisasi investasi Rp1.200 triliun tersebut bukan pekerjaan yang mudah. Sebab, Kementerian Investasi setidaknya harus bisa menaikkan investasi masuk sebesar 20 sampai 33 persen.

"Ini bukan pekerjaan yang gampang karena harus naik kurang lebih sekitar 20 sampai 33 persen dan ini harus dilakukan kerja yang luar biasa masif," ucapnya.

Meski target realisasi investasi tahun depan dipatok tinggi, Bahlil mengaku optimis bisa mencapainya. Sebab, pihaknya sudah memiliki pengalaman di tahun 2021. Apalagi, pemerintah sedang melakukan upaya hilirisasi saat ini.

"Saya punya keyakinan dengan pengalaman di 2021, dengan kombinasi sektor-sektor hilirisasi, maka insyaallah akan tercapai," tuturnya.

Kata Bahlil, agar investasi berjalan lancar, Kementerian Investasi akan menjalankan sejumlah strategi. Setidaknya ada lima langkah upaya yang dilakukan oleh Kementerian investasi untuk memfasilitasi investor sekaligus meningkatkan realisasi investasi.

Pertama, kata Bahlil, selain melakukan promosi, Kementerian Investasi akan meyakinkan investor bahwa Indonesia adalah negara yang lama investasi. Apalagi pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja yang diklaim memberikan transparansi, efisiensi, kecepatan dan kepastian dalam mengurus perizinan.

"Kalau dulu BKPM itu hanya menampilkan promosi, sekarang kita merubah strateginya, jadi selain kita promosi dan meyakin investor negara kita sudah berubah," ujarnya.

Strategi kedua, kata Bahlil, pembantu layanan perizinan yang tertuang dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS). Ketiga, membantu financial closing.

Keempat, memberikan layanan end-to-end kepada investor sampai realisasi investasi. Kelima, bantuan diberikan juga tidak hanya sampai konstruksi namun hingga produksi.

"Kalau ada yang ganggu, tanahnya tidak jelas atau persoalan apa, kita bantu sampai dia produksi. Jadi end-to-end. Kenapa ini kita lakukan? Karena negara akan dapatkan multiplier effect ketika perusahaan tersebut berproduksi. Kalau cuma sampai konstruksi, tidak sampai produksi, negara belum dapat apa-apa secara maksimal," ucapnya.