Orde Baru: Media Mulai Menulis "Oknum" untuk Polisi/TNI Bermasalah

"Tidak akan diingkari bahwa pelaku kejahatan bersangkutan adalah memang polisi atau anggota ABRI (kini TNI), tapi kata 'oknum' digunakan untuk menggarisbawahi bahwa yang bersangkutan tidaklah mewakili lembaga kepolisian atau angkatan bersenjata itu sendiri. Dalam bahasa awam: tidak semua polisi seperti itu, seperti juga tidak semua anggota ABRI seperti itu."

Meski tak terlalu jelas secara spesifik titik sejarah pertama kali "oknumisasi" dipraktikkan, politik bahasa ini, menurut Seno memuncak di Orba. Penguasa mendorong banyak media menggunakan strategi semiotik itu, yang kadang cukup dipaksakan. Bahkan ada konsekuensi bagi media jika luput menyematkan kata oknum dalam pemberitaan polisi/TNI bermasalah.

"Keteledoran menyematkan kata 'oknum' ini dalam pemberitaan media bisa mengundang peringatan. Perbincangan berbagai kasus menyangkut pelanggaran hukum oleh polisi dan tentara selalu dilakukan dengan menekankan kata 'oknum.'"

Politik bahasa membentuk realitas sosial

Begitulah politik bahasa hidup dan berkembang di media massa. Ia jadi representasi tipologi sosial politik khalayak yang jadi sumber beritanya. Dalam konteks Orba, posisi polisi/TNI dalam hierarki kekuasaan berperan besar dalam melestarikan oknumisasi.

"Setiap elite sesuai dengan ideologinya akan menyusun kamus yang khas. Kamus ini kemudian akan dimasyarakatkan melalui aparatur negara, organisasi dan lembaga-lembaga sosial," tulis Ekarini Saraswati dalam Rekayasa Bahasa Politik Orde Lama dan Orde Baru.

Salah satu politik bahasa yang erat dengan Orba adalah eufemisme atau penghalusan makna kata yang dianggap tabu oleh masyarakat. Dalam konteks aparat, selain oknumisasi, mengganti kata "menangkap" dengan "mengamankan" juga salah satunya.

Penggunaan eufemisme yang salah akan mendorong pertumbuhan masyarakat ke tatanan nilai yang tak benar. Sebagian pejabat negeri cenderung menggunakan ungkapan pelembut untuk menutupi ketidakberhasilan mereka dalam menjalankan tugasnya.

"Bila diberitakan ada koruptor yang lari dari penjara, maka dikatakan akibat kesalahan prosedur padahal 'dilarikan' dengan maksud menghindari pengungkapan fakta yang sebenarnya."

Eufemisme adalah perusakan bahasa. Dilihat dari segi informasi, eufemisme merupakan bentuk paling sederhana dari ketidakjujuran informasi. Penggunaannya akan menghalangi kita untuk melihat dengan jernih dan tajam.

"Kita terbawa untuk menghindari fakta-fakta yang menyakitkan dan menjadi tidak realistis melihat kenyataan."

*Baca Informasi lain soal POLITIK atau baca tulisan menarik lain dari Yudhistira Mahabharata.

BERNAS Lainnya