Sudah Miskin, Rentan Dieksploitasi: Menelusuri Ketimpangan Kelas dari Kasus Baim Wong dan Pinjol

JAKARTA - Baim Wong dan pinjaman online (pinjol) jadi bahasan panjang sepekan ke belakang. Ada benang merah yang dapat ditarik dari keduanya, yakni tentang kerentanan warga miskin dari eksploitasi kaum yang lebih mapan. Masalah kelas sosial lagi-lagi mengemuka, mempertegas kesenjangan di antara kita.

Baim Wong dikritik keras karena menampilkan arogansi terhadap seorang kakek bernama Suhud, penjual Juz Amma. YouTuber itu juga disoroti karena dianggap mengeksploitasi kaum miskin untuk konten di media sosial. Menyusul Baim Wong, YouTuber lain, Nikita Mirzani memanfaatkan momentum viral Kakek Suhud untuk YouTubenya.

Belum lama ini, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menggerebek tujuh kantor pinjol di Jakarta. Jakarta Utara jadi wilayah terbanyak. Tercatat ada empat lokasi kantor pinjol di Jakarta Utara yang digerebek. Polisi menangkap tujuh orang penagih dan operator SMS blasting dari rangkaian penggerebekan itu.

Sebelumnya Polda Metro Jaya juga menggerebek kantor pinjol di Tangerang, yakni PT Indo Tekno. Perusahaan itu telah beroperasi tiga tahun, Menurut polisi PT Indo Tekno kerap melakukan penagihan dengan ancaman kekerasan dan penyebaran foto porno. Dari penggerebekan di Tangerang polisi menangkap 32 orang.

Permasalahan pinjol telah dinyatakan sebagai fokus kerja kepolisian. Kapolri Jenderal Listyo Sigit menginstruksikan penindakan tegas terhadap pinjol ilegal atau financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) yang dianggap merugikan masyarakat. Listyo menyebut perintah tindak tegas ini bahkan turun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kejahatan Pinjol Ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi pre-emtif, preventif maupun represif," kata Listyo, dilansir Antara.

Listyo juga menjelaskan pinjol ilegal makin marak pertumbuhannya seiring persoalan ekonomi Sosisyang ditimbulkan pandemi COVID-19. Kesulitan ekonomi itu dimanfaatkan perusahaan-perusahaan pinjol untuk mengeksploitasi kaum miskin. Hingga Oktober 2021, Polri mencatat 370 laporan terkait kejahatan pinjol ilegal.

"Ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayar," Listyo.

Eksploitasi kaum miskin

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan ada benang merah antara kasus Baim Wong, Nikita Mirzani, dan segala permasalahan pinjol. Jika melihat dengan kerangka kapitalisme, jelas terlihat dominasi golongan elite --Baim Wong, Nikita Mirzani, dan perusahaan pinjol-- mengeksploitasi kaum miskin atau proletariat.

"Ya, pada intinya masih dalam kerangka kapitalisme. Yang punya modal besar eksploitasi yang kecil. Influencer makin kaya karena pendapatan dari adsense-nya besar. Yang miskin besoknya juga tetap miskin."

"Pinjol ilegal memanfaatkan kebutuhan dana cepat dari masyarakat dengan cara membebankan bunga yang sangat tinggi, bahkan ada yang bunganya kalau dihitung per tahun di atas 300 persen dari pokok pinjaman. Itu sangat tidak adil dan tidak manusiawi," Bhima kepada VOI, Jumat, 15 Oktober.

Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Tantan Hermansah menjelaskan dengan teori kelas, bagaimana kerentanan kaum miskin atau proletar dieksploitasi oleh golongan elite. "Ketika dia ada di atas, dia memiliki privilege dalam kehidupan. Sementara yang di bawah, dia untuk bertahan memertahankan eksistensinya saja sudah berat," kata Tantan kepada VOI, Jumat, 15 Oktober.

"Orang atas itu akan selamanya memiliki hasrat mempertahankan keeliteannya. Dan orang bawah itu selalu punya mimpi untuk terus naik kelas. Permasalahannya adalah ketika yang atas tidak mau digerus kekuasaannya, maka dia harus memertahankan sedemikian rupa. Salah satunya adalah menggunakan cara-cara mengeksploitasi, baik langsung atau tidak langsung. Karena hanya dengan itu mereka bisa terpelihara posisi elitisnya."

Ketimpangan yang nyata

Bukan sekadar asumsi. Survei yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan satu persen orang kaya di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional.

Hal itu diungkap TNP2K dalam laporan akhir capaian kinerja mereka. Dalam laporan itu dijelaskan meski kemiskinan dapat ditekan sejak 2015, tapi kesenjangan kelas sosial masih jadi pekerjaan yang harus dikejar

Di Istana Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto memaparkan tingkat kemiskinan terus menurun, dari 11,2 persen di Maret 2015 jadi 9,41 persen pada Maret 2019.

"Untuk pertama kalinya tingkat kemiskinan menjadi 1 digit mengingat semakin kecil tingkat kemiskinan semakin sulit untuk menurunkannya," kata Bambang.

Meski begitu Bambang juga menyebut ada konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok terkaya di Indonesia. Itu berarti "sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," kata Bambang.

Indonesia, kata Bambang menempati posisi empat sebagai negara dengan ketimbangan tertinggi di bawah Rusia, India, dan Thailand. Dasar dari ketimpangan itu, menurut Bambang adalah akses terhadap kebutuhan dasar.

Maka yang harus dilakukan ke depan adalah memperbaiki sekolah, sanitasi, kesehatan, listrik, hingga air bersih. Setelahnya pemerintah juga wajib membenahi persoalan lapangan kerja. Aspek itu penting selain memancing investasi dan membangun infrastruktur.

"Secara makro, yang paling ampuh di negara lain adalah meningkatkan efektivitas perpajakan kita. Pajak itu memang harus dilakukan secara efektif sehingga fair orang yang harus membayar pajak membayar pajak dengan tingkat yang fair juga," kata Bambang.

*Baca Informasi lain soal KEMISKINAN atau baca tulisan menarik lain dari Yudhistira Mahabharata.

BERNAS Lainnya