Bagikan:

JAKARTA – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi secara tiba-tiba menjadi sorotan. Pengamat ekonomi menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi merupakan hal wajar karena mengikuti harga minyak mentah global.

Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM nonsubsidi per 18 April 2026. Mengutip lamanMyPertamina, Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 per liter menjadi Rp19.400, sedangkan Dexlite naik menjadi Rp23.600 per liter dari sebelumnya Rp14.200.

Harga Pertamina Dex juga kini dijual Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500. meski begitu, pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi serta beberapa BBM nonsubsidi lainnya, termasuk Pertamax (RON 92) tetap dihargai Rp12.300 dan Pertamax Green Rp12.900. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan global.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi sempat menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Selain karena naiknya secara tiba-tiba, keputusan tersebut juga dikhawatirkan dapat berimbas pada harga barang lainnya. Namun, ekonom Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menuturkan, kenaikan harga BBM adalah sebuah keniscayaan, di tengah gejolak geopolitik sekarang ini.

Pengendara motor antre mengisi BBM di salah satu SPBU kawasan Kuningan, Jakarta. PT Pertamina (Persero) menaikkan harga sejumlah produk BBM nonsubsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mulai Sabtu ini. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/bar/pri.)

Pengaruh Terhadap Inflasi

Sebelum pengumuman kenaikan harga BBM nonsubsidi, isu tersebut sempat tersebar luas pada akhir Maret lalu. Sempat beredar dokumen yang mengklaim kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) beberapa varian BBM, namun kala itu, Pertamina membantah informasi tersebut.

Sebagaimana terjadi di momen sebelumnya, kenaikan harga BBM kerap memicu lonjakan inflasi signifikan sehingga menimbulkan kenaikan harga barang lainnya.

Namun pasca-kenaikan harga BBM nonsubsidi sekarang ini, sejumlah kalangan menilai ini hal wajar karena mengikuti tren harga minyak mentah global. Direktur Eksekutif Center of Reform of Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi adalah keputusan tepat, di tengah gejolak geopolitik belakangan ini. Ia pun yakin, kenaikan harga BBM non subsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap tingkat inflasi.

“Setiap kenaikan harga itu pasti ada kontribusi terhadap inflasi, walaupun kontribusi dari BBM non subsidi terhadap total inflasi itu jauh lebih sedikit dibandingkan kontribusi yang (BBM) subsidi,” ujar Faisal.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi, kata Faisal, berkontribusi terhadap inflasi dalam tingkat yang relatif rendah. Ini karena BBM nonsubsidi menyasar masyarakat kalangan menengah ke atas.

Senada, ekonom CELIOS Nailul Huda menyebut kenaikan harga BBM nonsubsidi adalah hal wajar karena mengikuti tren minyak mentah global. Selain itu, efeknya terhadap inflasi juga relatif terbatas karena porsi konsumsi BBM non subsidi tidak sebesar BBM subsidi, serta bukan menjadi bahan bakar utama untuk transportasi umum maupun distribusi barang.

“Efeknya terhadap inflasi relatif terbatas karena porsi konsumsi BBM nonsubsidi tidak sebesar BBM subsidi, serta bukan menjadi bahan bakar utama untuk transportasi umum maupun distribusi barang,” ujar Huda.

Perlu Pengawasan Pemerintah

Sementara itu, Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira melihat adanya sejumlah risiko yang mungkin muncul menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi sementara harga BBM subsidi tidak berubah. Tanpa ada pengawasan memadai, Bhima khawatir akan terjadi pergeseran konsumsi untuk menggunakan BBM subsidi yang harganya tidak naik.

Bhima menjelaskan, selama ini konsumen Pertamina Dex, salah satu jenis BBM nonsubsidi yang harganya naik, bukan hanya kendaraan kelas menengah ke atas.

"Tapi juga mesin-mesin industri, alat-alat berat di sektor pertambangan, di sektor sawit itu juga banyak yang membeli Pertamina Dex,” kata Bhima, mengutipAntara.

Bila terjadi pergeseran konsumsi ke solar bersubsidi, Bhima melanjutkan, ada kekhawatiran pasokan bahan bakar tersebut tak mampu memenuhi lonjakan kebutuhan dan tak tertutup kemungkinan terjadi kelangkaan.

Untuk itu, ia berharap pengawasan terhadap solar subsidi ini harus ketat, utamanya di luar Pulau Jawa, baik yang digunakan untuk logistik maupun untuk alat-alat berat di sektor pertambahan maupun perkebunan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira. (VOI/Bambang E. Ros)

Meski begitu, ia menduga kenaikan harga BBM nonsubsidi oleh pemerintah hanya bersifat sementara menyusul harga minyak yang cenderung turun karena menurunnya pula eskalasi perang Iran dan Amerika Serikat-Israel.

Oleh sebab itu, Bhima menyarankan, selain melakukan pengawasan yang lebih ketat, juga diperlukan insentif bagi pelaku usaha yang membeli BBM nonsubsidi. Sebab, beban biaya produksi industri akan bertambah jika membeli BBM nonsubsidi.

“Kemudian juga mungkin harus diberikan semacam insentif (bagi industri) sebagai meringankan biaya produksi karena beban biaya produksinya bisa semakin naik kalau tetap beli BBM yang nonsubsidi seperti Pertamina Dex tadi, sehingga kenaikan beban biaya produksi tidak membuat terjadinya efisiensi atau PHK,” tandasnya.