Menakar Efektivitas Kebijakan WFH untuk Hemat BBM

JAKARTA – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta selama satu hari dalam sepakan. Ini dilakukan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian pasokan energi global.

Sejak konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran pecah, harga minyak dunia melonjak tajam hingga menembus level 100 dolar AS sampai 117 dolar AS per barel. Berdasarkan simulai APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel, meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun. Namun pada saat yang sama meningkatkan belanja negara sekitar Rp10,3 triliun. Sebagai informasi, dalam simulasi APBN 2026, harga minyak ditetapkan 70 dolar AS per barel.

Artinya, secara bersih, defisit dapat melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS per barel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyebut dua kapal tanker milik Pertamina masih belum bisa keluar dari Selat Hormuz. Negosiasi masih berlangsung, kata Bahlil.

Atas dasar inilah, pemerintah mewacanakan penerapan WFH bagi ASN dan pekerja swasta selama satu hari sepekan mulai April mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanga Hartarto mengatakan, keputusan ini bertujuan menekan konsumsi BBM dan mobilitas kerja. Presiden Prabowo Subianto, menurut dia, juga menilai efisiensi dari WFH cukup signifikan karena bisa mengurangi sekitar seperlima penggunaan energi yang biasa dikeluarkan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, penerapan WFH tersebut berpotensi menghemat 20 persen konsumsi BBM. Sejauh mana kebijakan WFH bagi ASN dan pekerja swasta ini bakal efektif dalam penghematan konsumsi BBM?

Kebijakan Penuh Tantangan

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menuturkan, kebijakan tersebut tidak serta merta efektif dan tidak dapat disebut langsung menghemat 20 persen konsumsi BBM. Pemerintah, kata Huda, seharusnya pahami dulu konsumsi BBM oleh siapa.

“Pegawai ASN misalkan akan menerapkan WFH satu kali seminggu, jumlah ASN berapa? Apakah semuanya menggunakan kendaraan pribadi?” ucap Huda ketika dihubungiVOI.

Belum lagi sektor swasta yang paling besar konsumsinya dengan mobilitas karyawan yang tinggi. Selain itu, jasa logistik yang memang setiap hari bermobilitas.

“Kemudian, sekolah akan menerapkan hal serupa, ya orang tua-nya kan tetap harus bekerja kalo di sektor swasta. Jadi tidak efektif juga kebijakan WFH ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM secara signifikan,” lanjutnya.

Senada, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, FahmyRadhi, menilai kebijakan WFH sehari dalam sepekan tidak akan efektif untuk menghemat penggunaan BBM.

Harga minyak dunia yang meroket sudah pasti berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Sehingga hal ini berdampak pada membengkaknya subsidi BBM pada APBN, menaikkan harga-harga di dalam negeri akibat naiknya harga atau jasa impor, sehingga pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat hingga melemahnya kurs rupiah.

Namun, untuk menghadapi tantangan ini, tidak semudah mengarahkan seluruh ASN dan pekerja swasta bekerja dari rumah selama satu hari dalam sepekan secara konsisten karena berarti mengubah perilaku pekerja.

Selain itu, kebijakan ini justru dikhawatirkan dimanfaatkan para pekerja untuk menerapkan work from anywhere (WFA) di tempat wisata karena sekalian menikmatilong weekend.

“Sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” katanya.

Realokasi Anggaran

Skema kerja seperti ini sebenarnya pernah diberlakukan saat pandemi COVID-19 pada 2020. Selepas pandemi, sejumlah instansi masih memberlakukannya di hari-hari tertentu. Kebijakan WFH saat pandemi memang berhasil, karena saat itu ada variabel paksa yaitu supaya tidak tertular covid.

“Sedangkan variabel paksa itu tidak ada pada WFH sekarang. Tanpa itu, sangat sulit diterapkan secara konsekuen," papar Fahmy.

Fahmy juga menyebut kebijakan WFH satu hari bagi pekerja swasta yang bekerja di sektor manufaktur berpotensi menurunkan produktivitas kerja. Bagi pekerja di sektor transportasi, termasuk jasa ojek online, warung-warung UMKM juga terancam menurun pendapatannya jika diberlakukan kebijakan WFH satu hari.

Atas dasar itu, Fahmy meminta pemerintah agar mau mempertimbangkan masak-masak wacana kebijakan WFH, dengan menghitung secara teliticost and benefit.

"Jangan sampai penerapan WFH memberikan manfaat (benefit) penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya (cost)," pinta dia.

Di sisi lain, Nailul Huda menuturkan ada beberapa opsi yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, mempercepat transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Momentum kenaikan harga minyak dunia, menurut Huda, harus jadi pijakan untuk mempercepat penggunaan EBT. Dimulai dari industri yang masih banya menggunaan minyak solar.

Kedua, wajibkan pejabat dan pegawai ASN untuk menggunakan transportasi umum berbasiskan bis atau kereta untuk berangkat kerja.

“Hal ini justru akan hemat dan tidak memotong alur pelayanan publik. Ketiga, alihkan dana MBG ke subsidi BBM untuk mempertahankan daya beli masyarakat,” tandas Huda.