Potensi Konflik Kepentingan dalam Penunjukkan Adik Prabowo Subianto jadi Ketua Satgas Taman Nasional

JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional menuai kritik dari kalangan pegiat lingkungan.

Penunjukkan Hashim sebagai ketua satgas inovasi pembiayaan dan pengelolaan taman nasional disinyalir rawan konflik kepentingan. Pertama, saat ini Hashim menjabat Utusan Khusus Presiden bidang Energid an Iklim, serta Ketua Satuan Tugas Perumahan. Selain itu, Hashim juga tidak lain merupakan adik kandung Prabowo.

Hashim nantinya akan didampingi oleh dua wakil, yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral, Mari Elka Pangestu.

Namun, posisi Hashim di Satgas Taman Nasional menjadi sorotan. Keberadaannya dinilai bakal memperbesar potensi konflik kepentingan dalam kebijakan Sumber Daya Alam (SDA).

Mencari Pendanaan

Adalah Raja Juli sendiri yang mengungkapkan hal ini seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Kamis (12/3/2026).

Ia menegaskan, satgas ini dibentuk karena kondisi taman nasional yang selama ini tidak menjadiprofit centeratau mendapat keuntungan. Sebaliknya, taman nasional hanya menjadicost centeratau titik pembiayaan.

Saat ini pemetintah akan mencari pendanaan yang inovatif, yang berkelanjutan, termasuk melibatkan pihak swasta, sehingga pendanaan taman nasional tidak hanya dilakukan dengan menggunakan anggaran negara.

Menurut Raja Juli, pengelolaan taman nasional di Indonesia selama ini masih menghadapi kendala keterbatasan pembiayaan.

“Seperti kita ketahui, kita memiliki 57 taman nasional di Indonesia. Dan mohon maaf selama ini taman nasional dikelola dengan apa adanya, dan dengan pendanaan yang sangat minim sekali,” ujarnya.

Raja Juli ingin taman-taman nasional ini menjadi pusat laba dengan cara mengembangkan pendanaan ekowisata. Dengan demikian, puluhan taman nasional di Indonesia tidak menjadi beban anggaran.

"Bagaimana mendapatkan uang, ya, pendanaan darieco-tourismdan uang itu dikembalikan untuk memperbaiki taman nasional kita," ujar Raja Juli.

Pemerintah di Persimpangan Jalan

Firdaus Cahyadi, Programe Officer Natural Resources and Climate Justice, Yayasan TIFA, menuturkan, penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional memperbesar potensi konflik kepentingan dalam kebijakan SDA. Terlebih sebelumnya, adik Prabowo Subianto itu juga menjadi utusan khusus Presiden Indonesia untuk perubahan iklim dan energi.

Firdaus Cahyadi menyatakan kebijakan ini menempatkan pemerintah pada persimpangan jalan, antara misi konservasi yang murni untuk kelestarian alam atau sekadar konsolidasi ekonomi hijau oleh segelintir elite.

“Penunjukan Hashim Djojohadikusumo, yang juga adik Prabowo Subianto, sebagai ketua Satgas tentu bukan sekadar langkah administratif. Penunjukan itu sinyal bahaya bagi tata kelola SDA di Indonesia," ujar Firdaus dalam keterangan yang diterimaVOI.

Menurut Firdaus Cahyadi, ketika penyelamatan hutan bertemu dengan potensi keuntungan triliunan rupiah, batas antara mandat publik dan insting bisnis menjadi sangat tipis.

“Penunjukan adik kandung Presiden Prabowo Subianto, memperbesar potensi konflik kepentingan. Sebagai kepala Satgas, Hashim akan memiliki akses eksklusif terhadap data primer wilayah, biomassa, dan sertifikasi karbon," jelasnya.

Menurut Firdaus Cahyadi, tanpa sekat yang tegas, akses ini rentan memberikan keuntungan ekonomi bagi entitas bisnis yang terafiliasi. Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa aturan main perdagangan karbon akan dirancang untuk mempermudah model bisnis korporasi besar, bukan benar-benar untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat.

“Satgas Taman Nasional ini bukan tidak mungkin akan menjadi lembaga yang minim kontrol karena posisi Hashim yang merupakan adik Prabowo Subianto,” tutur Firdaus.

Apalagi, struktur Satgas yang bersifatad hoc. Satgas sering kali bekerja tanpa pengawasan parlemen yang ketat. Potensi konflik kepentingan itu akan berdampak pula pada meningkatnya potensigreen-grabbingatau perampasan lahan atas nama ekonomi hijau.

“Publik harus mencagah terulangnya kesalahan rezim Orde Baru, membagikonsesi negara untuk kepentingan segelintir elite yang dekat dengan kekuasaan,” tandasnya.