Bagikan:

JAKARTA – Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa Indonesia masih jauh dari krisis ekonomi disebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Di pusat perbelanjaan, meski ramai pengunjung, sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan omzet.

Bulan Ramadan biasanya menjadi momen yang dinantikan para pedagang pakaian, termasuk di Pasar Tanah Abang. Karena di momen ini, masyarakat berbondong-bondong belanja pakaian untuk dikenakan di Hari Raya Idulfitri.

Tapi cerita itu tak lagi sama di tahun ini. Hal ini dirasakan Nur (37), kepala toko yang menjual busana muslim di Tanah Abang. Jika di tahun sebelumnya omzet toko menjelang Lebaran mencapai Rp50 juta per hari, tahun ini paling banyak Rp25 juta per hari.

Pengalaman serupa dialami Deni (37), penjual gamis di Blok A Tanah Abang. Dulu, menjelang Lebaran ia hampir tidak sempat duduk untuk melayani pembeli yang datang. Tahun ini, memang banyak yang lalu-lalang, namun jarang yang berhenti untuk membeli.

Ia pun membandingkan omzet-nya yang dulu bisa mencapai Rp10 juta hingga Rp15 juta per hari menjelang Idulfitri kini merosot tajam. Deni mengaku belakangan ini hanya bisa membawa pulang sekitar Rp3 juta sehari.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berbincang dengan pedagang saat meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Selasa (17/3/2026). (ANTARA/Luqman Hakim)

Daya Beli Kelompok Menengah Tertahan

Pengakuan beberapa pedagang di Tanah Abang ini berbeda dengan pernyataan Menkeu Purbaya. Beberapa waktu lalu, Pubaya menyambangi Tanah Abang untuk meninjau kondisi pasar. Sang bendahara negara itu menyebut daya beli masyarakat masih aman. Ekonomi Indonesia juga jauh dari ancaman krisis, sedangkan wacana resesi disebutnya sekadar spekulasi. Acuannya adalah banyaknya kerumunan orang ketika ia datang ke Pasar Tanah Abang.

"Kalau saya datang (ke Pasar Tanah Abang), tiba-tiba banyak orang ngumpul. Artinya, sekiranya kita kan banyak orang yang lagi belanja, artinya daya beli masyarakat sepertinya sedang baik, dan kita tidak resesi, apalagi dari krisis. Kita jauh dari krisis," ucap Purbaya, kepada awak media usai mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).

Ramainya Pasar Tanah Abang atau pusat perbelanjaan lainnya tidak bisa menjadi indikator daya beli. Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad menuturkan, lemahnya ekspektasi konsumsi masyarakat tidak berpengaruh pada jumlah orang yang mendatangi gerai ritel. Itulah sebabnya muncul fenomena yang disebut Rojali dan Rohana, kependekan dari “rombongan jarang beli” dan “rombongan hanya nanya”.

Namun klaim sejumlah pedagang bahwa omzet mengalami penurunan menunjukkan daya beli yang sedang menurun. Dan, hal ini tergambar salah satunya dari Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2026. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2026 turun menjadi 125,2 dari level 127,0 pada Januari. IKK Februari 2026 juga lebih rendah daripada IKK Februari 2025, yakni sebesar 126,4.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menuturkan, peningkatan konsumsi pada momentum Lebaran tahun ini belum merata, karena tertahan oleh kondisi daya beli kelompok menengah ke bawah.

Menurutnya, kelompok masyarakat dengan pengeluaran di bawah Rp4 juta per bulan masih menghadapi tekanan daya beli. Kondisi ini dipengaruhi oleh pendapatan yang belum pulih sepenuhnya sejak pandemi. Bahkan, upah riil pekerja mengalami kontraksi pada 2025.

“Artinya, kondisinya belum banyak membaik untuk kelas kalangan menengah ke bawah, walaupun di kalangan menengah atas sepertinya sudah lebih bagus konsumsinya sehingga mendorong secara agregat peningkatan konsumsi," ucap Faisal.

Konsumsi Rumah Tangga Belum Pulih

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda memprediksi meomen Ramadan dan Idulfitri 2025 tidak akan memberi dorongan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2026. Kondisi ini, kata Huda, dipicu oleh pelemahan daya beli masyarakat yang menjadi faktor utama penahan konsumsi domestik.

Huda menilai, konsumsi rumah tangga sebagai motor utama ekonomi belum pulih optimal di awal tahun ini, meski didorong momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Meski optimisme konsumen sempat meningkat pada awal tahun, tren tersebut mulai tertekan dalam beberapa waktu terakhir, menyusul masalah geopolitik belakangan ini.

Menurut dia, ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan yang cenderung memburuk membuat masyarakat menahan belanja, termasuk pada periode yang biasanya menjadi puncak konsumsi tahunan.

Tekanan terhadap daya beli, ucap Huda, tidak terlepas dari faktor eksternal, terutama meningkatnya ketidakpastian global yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi.

Pengunjung berbelanja di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2026). Menurut pengelola Pasar Tanah Abang, menjelang Lebaran jumlah pengunjung di pasar itu diperkirakan mencapai 60.000 sampai 70.000 orang per hari, lebih tinggi dibandingkan hari biasa hanya sekitar 15.000 sampai 20.000 orang per hari. (ANTARA/Salma Talita/bar)

Ia menjelaskan, enurunan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi ke depan dipicu oleh konflik yang berpotensi memicu kenaikan harga BBM. Situasi ini mendorong aksi pembelian bensi secara berlebihan (panic buying) sekaligus menahan konsumsi sebagai antisipasi menghadapi kondisi ke depan.

“Akibatnya, mereka mengendurkan belanja saat ini untuk bersiap di masa depan. Nampaknya momen Ramadan dan Lebaran kali ini tidak banyak mendongkrak pertumbuhan ekonomi triwulan I/2026,” Huda menjelaskan.

Sebelumnya, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I/2026 bisa menembus kisaran 5,5-5,6 persen. Optimisme itu mencuat menyusul adanya gelontoran THR untuk aparatur sipil negara dan bonus hari raya untuk sekitar 800.000 mitra pengemudi ojek daring.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menuturkan, momentum Idulfitri 2026 menjadi salah satu penggerak utama konsumsi rumah tangga pada awal tahun. Pemerintah berupaya memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga melalui berbagai instrumen fiskal dan kebijakan pendukung.