JAKARTA – Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal direksi bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) adalah blunder, karena tidak sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Pernyataan Menhan justru berpotensi menambah kekisruhan di bursa saham.
Belum lama ini, Menhan Sjafrie mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi Bank Himbara yang dianggap merugikan negara. Ini dilakukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
Bank Himbara, kata Sjafrie, lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil. Menurutnya, sejauh ini banyak bank negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang kurang mendulang keuntungan bagi negara.
Penyebabnya, menurut Sjafrie, karena banyak jajaran direksi perusahaan yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut pernyataan Menhan terkait wacana penggantian direksi Bank Himbara bisa menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor.
Menambah Kisruh Bursa Saham
Di sisi lain, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani menuturkan, sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, Danantara sejauh ini belum melakukan diskusi mengenai pergantian direksi maupun komisaris.
Menurutnya, jika ke depan memang diperlukan perbaikan atau penyesuaian, Danantara akan menempuhnya melalui mekanisme konsultasi dan tata kelola yang berlaku.
Bank Himbara merupakan sinergi antarlembaga keuangan perbankan yang berstatus BUMN dan digagas oleh Kementerian BUMN. Anggota Himbara adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Bhima Yudhistira menilai, pernyataan Menhan hanya akan menambah kekisruhan di bursa saham, karena itu bukan tupoksinya bicara soal direksi bank BUMN.
“Akhirnya, persepsi investor menganggap pemilihan direksi bak BUMN akan diisi oleh orang terdekat presiden,” kata Bhima melalui pesan singkat kepadaVOI.
BACA JUGA:
-
| BERNAS
Politisasi Pengisian Jabatan di Mahkamah Konstitusi dan Bank Indonesia
29 Januari 2026, 11:02
Menurutnya, rencana pergantian direksi anggota Himbara bisa juga dipandang sebagai upaya menguatkan kroni-kroni Prabowo di sektor keuangan. Upaya serupa dilakukan dengan masuknya keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
"Ketika Menteri Keuangan Purbaya mengkritik BI, kemudian keponakan presiden terpilih. Cara yang sama mau dipakai lagi. Jadi delegitimasi dulu direksi bank sekarang, dianggap tidak bekerja. Lalu muncul tekanan perombakan yang akan diisi oleh orang-orang dekat," kata Bhima menerangkan.
Dugaan ini sejalan dengan temuan Transparency International Indonesia (TII) yang mencatat maraknya praktik patronase politik atau imbalan politik di era kepemimpinan Prabowo. Pada Juni 2025, TII mengumumkan temuan mereka, bahwa terdapat 165 politikus yang mendapat kursi di BUMN.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 104 di antaranya merupakan kader partai dan 61 lainnya relawan politik. Dan, dari 104 kursi di BUMN, mayoritas terafiliasi dengan Partai Gerindra, yaitu sebanyak 48,6 persen.
Praktik Asal Bapak Senang
Pernyataan Menhan Sjafrie soal wacana pergantian direksi bank Himbara muncul di tengah aksi mundur sejumlah pejabat Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul ambruknya IHSG di pekan lalu.
Menurut Bhima, ada beberapa alasan yang membuat wacana pergantian direksi bank Himbara ini mengemuka. Pertama, kebijakan ekonomi Prabowo yang mandek, salah satunya penyaluran dana segar Rp200 triliun di bank Himbara pada September 2025.
Penyaluran itu, kata Bhima, dinilai gagal menjadi kredit produktif. Alih-alih mengalir ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyaluran dana segar itu malah digunakan untuk modal perusahaan besar.
Selain itu, isu pergantian direksi bank Himbara juga dapat diartikan sebagai instruksi Prabowo meminta bank BUMN mendukung program unggulan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih lewat penyaluran kredit bank meski risikonya tinggi.
“Ada semacam indikasi rusaknya tata kelola sektor keuangan,” kata Bhima melanjutkan.
Sementara itu, dari sisi komunikasi politik, wacana pergantian jajaran direksi Himbara yang diungkapkan Menhan Sjafri Sjarifuddin berpotensi menimbulkan tafsir negatif di ruang publik, terutama terkait relasi kekuasaan dalam kabinet.
Pernyataan di luar kapasitas kerja dapat dipersepsikan sebagai praktik yang mengedepankan kepentingan kedekatan personal dibandingkan profesionalisme.
“StatementMenhan di luar kapasitas kerjanya bisa ditafsir sebagai upaya praktik ‘asal bapak senang’,” ujar Dedi.
Menurutnya, sikap tersebut mencerminkan kecenderungan sebagian pejabat yang lebih mengutamakan membela atau menjadi perpanjangan lisan Presiden, meskipun isu yang disampaikan bukan merupakan wilayah tugasnya.
“Mereka mengutamakan membela atau menjadi perpanjangan lisan Presiden meskipun bukan wilayahnya,” pungkas Dedi.
