JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan mengganti jajaran direksi Bank Himbara yang dianggap merugikan negara. Ini disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Dirinya pun mengatakan, sejauh ini banyak bank negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang dinilai kurang mendulang keuntungan bagi negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak jajaran direksi perusahaan yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.
Menanggapi wacana tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, perombakan direksi Bank BUMN ini bukanlah untuk memperbaiki kinerja melainkan memastikan penyaluran kredit ke program prioritas seperti MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih.
Apalagi, lanjutnya, perombakan tersebut dikhawatirkan diisi oleh lingkaran kunci yang memiliki kepentingan.
"Permasalahannya intervensi direksi BUMN berisiko jadi kredit macet," ujarnya pada pesan singkat kepada VOI, Jakarta, Selasa, 3 Februari.
Dirinya menjelaskan, dengan pertimbangan hanya mementingkan dukungan program pemerintah, nantinya kualitas kredit perbankan akan terancam.
"Itu ancaman ke stabilitas sektor keuangan," ujarnya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Kontribusi Himbara dalam Eksekusi Kebijakan Negara Sudah Cukup, Hanya Masalah Administrasi
03 Februari 2026, 20:45
Seperti diketahui, wacana perombakan direksi Bank-bank Himbara dinilai berpotensi memunculkan persepsi ketidakpastian di publik dan pasar, meskipun tidak berbasis pada kinerja fundamental dan kontribusi riil bank terhadap pembangunan nasional.
Di sisi lain, sepanjang 2025 sejumlah bank himbara mencatatkan kinerja fundamental yang solid, likuiditas kuat, serta risiko yang terkelola dengan baik, sekaligus menjalankan mandat strategis sebagai instrumen negara dalam mendukung program prioritas pemerintah dan Asta Cita.
