Dampak Nyata Pelemahan Rupiah terhadap Kelompok Kelas Menengah

JAKARTA – Dalam dua pekan pertama Januari, kurs beredar mendekati Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Jika depresiasi terus terjadi, kelompok masyarakat kelas menengah lagi-lagi menjadi yang paling terdampak.

Depresiasi nilai tukar rupiah telah terjadi sejak akhir 2025. Data Kementerian Keuangan mencatat, realisasi nilai tukar rupiah sepanjang tahun rata-rata Rp16.475 per dolar AS. Menjelang akhir 2025, nilai tukar rupiah terus tertekan hingga menemus Rp16.700 per dolar AS. Sebagai perbandingan, nilai tukar rupiah sebagai salah satu asumsi dasar APBN 2025 dipatok Rp 16.000 per dolar AS.

Memasuki pekan pertama dan kedua Januari 2026, rupiah kian tertekan pada rentang Rp 16.785 hingga Rp 16.880. Dalam dua pekan pertama awal tahun, kurs beredar mendekati orbit Rp 17.000 per dolar AS. Sejumlah ekonom memperkirakan, nilai tukar rupiah beroperasi di orbit Rp17.000 per dolar AS.

Kelas menengah, lagi-lagi menjadi kelompok yang paling tertekan akibat pelemahan rupiah.

Tekanan Eksternal dan Domestik

Tekanan eksternal adalah salah satu penyebab yang membuat rupiah tertekan. Diketahui, kondisi geopolitik kian memanas, seperti ketegangan di Timur Tengah, Venezuela, dan Laut Hitam, yang mendorong harga minyak ke level tinggi karena kekhawatiran gangguan pasokan.

Faktor kondisi domestik AS, seperti pengangguran yang berkurang serta inflasi yang masih tinggi, ikut berimbas pada penguatan dolar AS dan melemahkan mata uang negara lain, termasuk rupiah.

Selain faktor eksternal, kondisi domestik juga ikut berkontribusi pada depresiasi rupiah. Di dalam negeri, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencatat defisit melebar.

Kondisi belanja yang tinggi tidak diimbangi penerimaan negara yang memadai dinilai memunculkan kekhawatiran soal keberlanjutan fiskal.

“Kedua adalah hutang yang membengkak yang bisa meruntuhkan kondisi fiskal kita. Hutang yang menumpuk membuat kinerja fiskal tidak optimal dalam pembangunan,” jelas Huda.

Buruknya pengelolaan fiskal ini dianggap sebagai “bensin” yang mempercepat pelemahan rupiah. Jika tidak ada intervensi kuat dari otoritas moneter dan perbaikan manajemen anggaran, angka Rp17.000 per dolar AS bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan pahit yang harus dihadapi industri dan konsumen di awal 2026.

Bahkan, Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi memprediksi rupiah semakin terdepresiasi ke level Rp20.000 terhadap dolar AS.

Inflasi Barang Impor

Jika depresiasi rupiah terus berlanjut, berbagai lini bisa terdampak, di antaranya memicuimported inflationatau inflasi barang impor, kata Nailul Huda. Ia mencontohkan komoditas pangan seperti tahu dan tempe yang berpotensi ikut terdampak karena bahan baku kedelai masih didominasi impor. Dengan begitu, konsumen akan menanggung lonjakan barang-barang.

“Ada kecenderungan harga akan meningkat melebih ekspektasi,” kata Huda kepada melalui pesan singkat kepadaVOI.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat inflasi nasional per Desember 2025 sebesar 2,92 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan Desember 2024 sebesar 2,26 persen. Meski demikian, tingkat inflasi tersebut masih berada dalam target inflasi 2025 yang ditetapkan Bank Indonesia pada rentang 2,5-3,5 persen.

Kenaikan harga pangan ini, kata Huda, juga berdampak pada level psikologis masyarakat yang akan terganggu terutama masalah kekhawatiran perekonomian ke depan.

“Masyarakat akan cenderung menahan konsumsi untuk berjaga jika gejolak ini masih berlanjut hingga ke level di atas Rp17.000. Akibatnya daya beli akan merosot,” lanjutnya.

Senada, Rahma juga menyebut lonjakan harga-harga akibat inflasi barang impor dapat menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang daya belinya terus tergerus dalam beberapa tahun terakhir.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS menunjukkan, jumlah kelas menengah turun 9,48 juta orang, dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Laju penurunan ini lebih tinggi dibandingkan periode 2018-2023 sebanyak 8,5 juta orang.