Pisau Bermata Dua Program Digitalisasi Pembelajaran

JAKARTA - Program Digitalisasi Pembelajaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan besar, apakah ini benar-benar dapat dijalankan sesuai asas keadilan?

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Revitalisasi Satuan Pendidikan, SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran menjadi tonggak baru arah kebijakan pendidikan nasional. 

Melalui kebijakan ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkomitmen melaksanakan program digitalisasi sekolah demi mendorong pemerataan kualitas pendidikan berbasis teknologi. 

Namun program digitalisasi pembelajaran yang digaungkan Presiden Prabowo tak serta merta disambut hangat masyarakat dan pengamat pendidikan. Apalagi, publik sudah sering disuguhkan kabar tak mengenakkan soal kasus korupsi, yang bersumber dari pengadaan barang di lembaga pendidikan.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas menuturkan, digitalisasi pembelajaran bisa bermata dua. Di satu sisi membawa kebaikan, namun di sisi lain berpotensi makin melebarkan ketidakadilan di dunia pendidikan.

Dibayangi Kasus Korupsi

Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program digitalisasi pembelajaran yang dilakukan di SMP 4 Kota Bekasi, Jawa Baat, Senin (17/11/2025). Peluncuran program ini ditandai dengan penyerahan panel interaktif digital ke 173.000 sekolah. Lewat panel-panel tersebut, siswa dapat mengakses konten pembelajaran dari berbagai sumber sehingga persoalan ketimpangan jumlah dan kualias guru dapat diatasi. 

Digitalisasi pembelajaran dengan memberikan panel interaktif digital mulai digagas pada Mei 2025. Target pemerintah adalah menyalurkan lebih dari 288.000 unit papan interaktif digital hingga akhir Desember tahun ini.

Rencananya, setiap sekolah akan mendapatkan satu unit lebih dulu, kemudian ditambah tiga unit lagi sehingga tiga kelas di setiap sekolah dapat menggunakan teknologi tersebut. Pemasangan panel itu diprioitaskan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. 

Digitalisasi pembelajaran dengan memberikan panel interaktif digital, kata presiden, untuk mempermudah akses terhadap berbagai koten pelajaran. Sebab, belum semua sekolah dan guru bisa menyediakan materi belajar yang sama. 

“Digitalisasi ini adalah upaya kita untuk melompat. Kita tahu kekurangan-kekurangan ini; kita tahu guru perlu ditatar; kita tahu ada beberapa mata pelajaran di mana guru kita kurang kompetensinya, seperti Bahasa Inggris, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, mungkin susah di daerah-daerah. Ini salah satu cara untuk lompat dan mempercepat,” kata Prabowo.

Bicara soal digitalisasi pembelajaran, publik pasti masih ingat soal kasus korupsi pengadaan Chromebook saat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoloi (Kendikbudriste) dipimpin Nadiem Makarim. Anggaran fantastis Rp9,98 triliun menguap entah ke mana.

Dalam penyidikan, terbukti bahwa tim teknis Nadiem memang diarahkan untuk mendewakan Chromebook. Dengan kata lain, pengadaan Chromebook di sekolah-sekolah bukan berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya.

Lalu pertengahan tahun ini, pemerintah membagikan ribuan TV cerdas ke sekolah-sekolah.

Berkaca pada situasi tersebut, bisa dibilang digitalisasi diartikan sesederhana membagikan laptop, atau perangkat lainnya, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Padahal, digitalisasi lebih dari itu. Digitalisasi adalah tentang transformasi ekosistem pendidikan, mulai dari infrastruktur, kurikulum, metodologi pengajaran, sampai kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Sejumlah pengamat pendidikan menilai, digitalisasi tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan alat, melainkan harus menyentuh fondasi mendasar, seperti akses internet yang stabil, kapasitas guru dalam literasi digital, serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan abad 21. 

Masih Banyak Pekerjaan Rumah

Data Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta, setara 79,5 persen dari total populasi. Namun, angka ini dibarengi sejumlah masalah, di antaranya soal koneksi internet yang tidak merata.

Di berbagai kota besar, koneksi internet bisa mencapai 5G, namun hal ini tidak terjadi di banyak daerah terpencil. Direktur Rumah Literasi 45, Andreas menuturkan kesenjangan pendidikan di daerah terpencil adalah tantangan besar yang harus dihadapi.

“Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah terkait infrastruktur yang belum terselesaikan seperti akses listrik yang merupakan sumber daya primer dalam menjangkau seluruh negeri,” kata Andreas.

Sementara itu, pengamat pendidikan Darmaningtyas mengatakan, digitalisasi pembelajaran tidak hanya cukup membagi-bagi TV cerdas ke sekolah-sekolah dalam program digitalisasi, tetapi juga harus menyiapkan infrastruktur yang baik, terutama untuk listrik dan internet.

Pembangunan infrastruktur utamanya harus dilakukan di daerah-daerah yang belum memiliki jaringan listrik dan internet. Pembangunan infrastruktur terutama harus dilakukan di daerah-daerah yang belum memiliki jaringan listrik dan internet.

“Jadi digitalisasi di pendidikan itu bisa bermata dua. Di satu sisi itu bisa membawa kemajuan untuk pendidikan tetapi di sisi lain bisa memperlebar kesenjangan pendidikan antara sekolah-sekolah yang ada di perkotaan dengan yang ada di pedesaan,” ujar Darmaningtyas. 

Menurut catatannya, setidaknya ada 3000 desa yang belum teraliri listrik dan 13.000 desa belum memiliki akses internet. Khusus di luas Pulau Jawa, persoalan bertambah, bukan lagi hanya soal memiliki jaringan listrik atau tidak, tapi aliran listrik sering putus dan tidak stabil.

“Nah, listrik hidup-mati itu akan mengganggu proses pembelajaran yang bersifat online. Karena itulah saya kira ini menjadi atensi kita bersama bagaimana kita mengingatkan kembali pembangunan BTS yang memadai. Dengan demikian maka internet akan menyebar atau menyentuh ke daerah-daerah yang belum punya jaringan selama ini,” katanya.

Ia juga menyoroti persoalan konten media digital yang terlalu bebas dan tidak terkendali. Apalagi konten edukasi tidak banyak menarik perhatian pelajar. Mereka lebih tertarik pada konten hiburan semacam TikTok.

Pengadaan panel interaktif digital, yang menjadi bagian dari program Digitalisasi Pembelajaran, diharapkan tidak sekadar menjadi proyek bancakan orang-orang tak bertanggung jawab. Kasus korupsi di era Nadiem Makarim menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi rawan menjadi ajang korupsi.