Drama Politik Presiden Yoon Suk-yeol Pertaruhkan Industri Pariwisata Korea Selatan

JAKARTA – Sektor pariwisata Korea Selatan tengah menghadapi ketidakpastian. Mulai dari klinik operasi bedah plastik, perusahaan tur, dan jaringan hotel waspada terhadap potensi dampak krisis politik yang berkepanjangan, karena beberapa turis luar negeri membatalkan perjalanan mereka menyusul darurat militer singkat awal bulan ini. 

Industri perjalanan dan pariwisata Korea Selatan menghasilkan 84,7 triliun won Korea atau setara Rp944,6 triliun pada 2023 atau sekitar 3,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sebelum ini, industri pariwisata Korea telah melewati berbagai rintangan, termasuk saat pemakzulan presiden pada 2016 dan ketegangan berkala dengan Korea Utara.

Namun dekrit darurat militer yang dikeluarkan Presiden Yoon Suk-yeol disebut-sebut membuat industri pariwisata was-was. 

Sektor pariwisata Korea Selatan sebenarnya tengah menikmati pemulihan pascapandemi, dengan kunjungan wisatawan telah mencapai 97 persen dari level sebelum COVID-19 per Oktober 2024.

Tapi mengutip Reuters, lusinan sumber perhotelan dan administrasi mengatakan keterlibatan tentara dalam krisis politik terbaru merupkan perkembangan serius yang dapat menghalangi perjalanan wisata dan bisnis. Ini bisa dilihat dari tanda-tanda pembatalan kunjungan yang mulai bermunculan di sejumlah penginapan.

Salah satunya adalah grup hotel Accor, yang melaporkan lonjakan pembatalan sekitar lima persen pada awal Desember dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan beberapa klinik bedah plastik di Gangnam mengakui adanya pembatalan dari pasien asing menunjukkan dampak riil dari krisis politik ini. 

 “Ada kekhawatiran bahwa masalah keselamatan di Seoul akan berdampak buruk pada industry pariwisata,” kata Wali Kota Seoul Oh Se-hoon saat bertemu pejabat industri pariwisata untuk membahas penurunan permintaan perjalanan.

“Ada semakin banyak contoh wisatawan asing yang membatalkan kunjungan ke Seoul dan memperpendek waktu kunjungan mereka,” Oh melanjutkan, sebelum menegaskan “Seoul aman” dalam bahasa Inggris, China, dan Jepang kepada media.

Pembatalan Meningkat

Korea Selatan sedang menjadi sorotan menyusul dekrit darurat militer selama enam jam yang diumumkan Yoon Suk-yeol sebelum sang presiden dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada Sabtu (14/12/2024). Ini adalah upaya pemakzulan kedua, setelah yang pertama pada 4 Desember gagal. 

Periode panas dingin di Korsel ini diwarnai beragam protes dari warga. Melihat ke belakang, ini sebenarnya bukan pertama kali Korsel mengalami ketegangan politik. Pada 2016 misalnya, ketika presiden perempuan pertama negara tersebut, Park Geun-hye dimakzulkan oleh parlemen.

Ia digulingkan dari kekuasaannya karena dituding menerima atau meminta puluhan juta dolar Amerika Serikat dari konglomerat, termasuk Samsung. Presiden Park juga dituduh menyebarkan dokumen rahasia, memasukkan artis yang kritis ke dalam daftar hitam, serta memecat pejabat yang menentangnya.

Tak hanya itu, politik dalam negeri Korsel juga kerap bergejolak tergantung pada hubungan mereka dengan Korea Utara. Namun selama ini mereka berhasil melewati berbagai momen sulit.

Tapi keterlibatan militer seperti yang terjadi akhir tahun ini menimbulkan kekhawatiran baru di sektor pariwisata. Beberapa wisatawan telah membatalkan pemesanan mereka, meski jumlahnya tidak terlalu besar, sedangkan yang lainnya masih memantau situasi di sana.

Asosiasi Start-Up Pariwisata Korea mengatakan, pemesanan untuk semester pertama 2025 dari wisatawan asing menunjukkan penurunan cukup tajam. Ini mengisyarakatkan dampak jangka panjang jika krisis politik berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas.

Kamar-kamar hotel di ibu kota yang awalnya dinyatakan penuh, kini menjadi tersedia karena adanya pembatalan oleh sejumlah wisatawan. Beberapa hotel bahkan terpaksa “menurunkan rate mereka dan menawarkan beberapa deal special demi menarik minat calon wisatawan,” kata agen perjalanan yang menolak disebutkan namanya.

Sebuah klinik bedah plastik di Gangnam juga mengindikasikan serupa. Mereka mengatakan beberapa pasien asing membatalkan kunjungan mereka sejak insiden darurat militer.

“Kami tidak khawatir saat ini, tapi jika situasi berlanjut, ini akan berdampak pada wisatawan asing,” ujar seorang perwakilan klinik.

Soft Power

Pemerintah Korea Selatan berulang kali menegaskan kehidupan sehari-hari dan aktivitas wisatawan berjalan seperti biasa sejak upaya pemakzulan dilakukan awal bulan ini. Wali Kota Seoul Oh Se-hoon pun memastikan bahwa wilayahnya aman dan hal ini ia ungkapkan dalam tiga bahasa, Inggris, China, dan Jepang kepada media. 

Reputasi Korea Selatan sebagai budaya global memang sedang dipertaruhkan. Gelombang budaya Korea - termasuk K-Pop, K-drama, dan kosmetiknya - merupakan bentuk utama soft power yang dimanfaatkan pemerintah untuk menambah jumlah wisatawan.

Tapi, ketegangan politik yang terjadi belakangan ini berpotensi meredupkan daya tarik tersebut. Padahal pemerintah memiliki target ambisius pemerintah untuk mendatangkan 30 juta wisatawan pada 2027. Target ini bisa terancam jika stabilitas politik tak segera pulih.

Kendati demikian, beberapa analis yakin dampak jangka panjang dapat diminimalkan jika krisis ini segera diatasi.

“Jika kami dapat melewati periode yang belum pernah terjadi sebelumnya menuju arah yang jelas ke pemilihan umum baru, saya rasa dampaknya tidak akan begitu buruk,” kata Andrew Gilholm dari Control Risk Group.

Ia juga mengatakan, reputasi negara ini mungkin akan meningkat di masa yang akan datang dengan menunjukkan bagaimana Korea melalui rentetan masalah ini.

Su Shu, pendiri travel asal China Moment Travel juga menuturkan hal serupa mengenai permintaan perjalanan ke Korse. Ia meyakini minat terhadap Korea Selatan tetap tinggi walau ada kekhawatiran sementara.

“Di mana pun ada kekacauan, akan ada orang yang tidak berani pergi,” ujar Su.

China merupakan sumber wisatawan asing tertinggi di Korea Selatan, diikuti Jepang dan Amerika Serikat.