Investasi Politik Jokowi dengan Reshuffle Kabinet di Pengujung Masa Kerja

JAKARTA – Dua bulan menjelang kepemimpinannya berakhir, Presiden Joko Widodo melantik sejumlah menteri baru. Seperti yang sudah-sudah, keputusan ini kental dengan nuansa politik.

Presiden Jokowi secara resmi melantik tiga menteri dan satu wakil menteri baru dalam reshuffle teranyar Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Perombakan kabinet ini sebenarnya tak terlalu mengejutkan, karena rumor pergantian menteri sudah terdengar sebelum perayaan Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Jokowi bahkan disebut akan melantik menteri baru di Nusantara.

Pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden memang, tapi yang menarik perhatian, Jokowi mencopot dua menteri yang berasal dari PDI Perjuangan (PDIP) dan melantik orang-orang yang dikenal dengan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra.

Jokowi kian mempertegas merenggangnya hubungan dia dengan PDIP. Selain itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menuturkan reshuffle kabinet kembali dilakukan sebagai persiapan konsolidasi politik dalam Pemilu dan Pilpres 2029.

Bukan Perombakan Profesional

Dua menteri dari PDIP, yaitu Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif digeser dari jabatannya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keduanya digantikan oleh Supratman Andi Agtas dan Bahlil Lahadalia.

Supratman merupakan politikus Partai Gerindra, sedangkan Bahlil diketahui sebagai salah satu tangan kanan Jokowi belakangan ini. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini juga bahkan digadang-gadang bakal mengisi posisi Ketua Umum Golkar nantinya.

Satu menteri lainnya yang dilantik Jokowi awal pekan ini adalah Rosan Roeslani. Ia menggantikan Bahlil untuk mengisi posisi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain sebagai pengusaha, Roslan merupakan Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

Selain itu, Jokowi menambah kursi untuk jabatan wakil menteri komunikasi dan informatika. Sedangkan jabatan wakil menteri komunikasi dan informatika diserahkan kepada politikus Gerindra lainnya, Angga Raka Prabowo. Dalam masa kampanye Pilpres 2024, Angga adalah Direktur Media Prabowo-Gibran.

Melihat deretan nama-nama yang dilantik, tidak mengherankan jika masyarakat menyimpulkan bahwa ini bukan sekadar perombakan biasa. Jokowi dinilai memanfaatkan hak prerogatif untuk melenggangkan ambisi politiknya.

Firman Noor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menuturkan, Jokowi tampaknya ingin menanam jasa atau investasi politik untuk Prabowo yang akan mulai menjabat pada Oktober nanti.

Ini sekaligus menjelaskan mengapa sebagian besar dari menteri dan wakil menteri yang dilantik adalah orang-orang dekat Prabowo dari Partai Gerindra. Dengan demikian, Firman tidak melihat perombakan ini bukan berdasarkan profesionalisme semata, melainkan lebih kental dengan nuansa politik.

“Ada kepentingan terkait kekuasaan di situ, terkait transisi, kelanjutan kekuasaan. Parameternya tidak jelas mengapa seseorang itu dicopot,” kata Firman.

“Sepatutnya kalau memang ada persoalan yang urgent kan terlihat ada kesalahan besar sehingga mendadak dicopot. Tapi beberapa menteri itu tidak menonjol kesalahannya, jadi sekali lagi, ini kepentingan politik,” ia mengimbuhkan.

Politikus Gerindra Makin Dominan

Dengan reshuffle teranyar ini, Kabinet Indonesia Maju makin didominasi orang-orang dekat Prabowo. Sebagai perbandingan, sebelum Pilpres 2024 satu-satunya menteri di kabinet Jokowi yang berasal dari Partai Gerindra hanyalah Prabowo.

Jokowi kemudian mulai memberi jabatan strategis kepada mereka yang dekat Prabowo dan Gerindra. Pada Juli 2024 misalnya, dua politikus Gerindra yaitu Thomas Djiwandono dan Sudaryono dianggap sebagai wakil menteri keuangan dan wakil menteri pertanian.

Lebih lanjut Firman menduga Jokowi menyimpan motif politik untuk mengamankan situasi setelah ia tak lagi menjabat sebagai presiden. Boleh dibilang, ini semacam investasi politik dari Jokowi untuk pemerintahan selanjutnya.

“Karena yang dikhawatirkan oleh Jokowi tampaknya adalah bagaimana kalau dia ditinggalkan oleh Prabowo,” kata Firman.

“Jokowi ingin menanam jasa atau investasi politik untuk pemerintahan selanjutnya. Apakah ini akan dihitung atau tidak [oleh Prabowo], itu urusan nanti. Tapi bagaimana pun posisi menteri itu sesuatu sekali, kalau sampai mendapat itu, tentu tidak akan dilupakan begitu saja,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai sebenarnya tidak ada urgensi bagi Jokowi merombak kabinet di pengujung kepemimpinannya. Ia menganggap hal ini dilajukan sebagai konsolidasi kekuatan dan kepentingan politiknya menjelang peralihan kekuasaan kepada Prabowo.

"Reshuffle kali ini lebih pada kebutuhan politik, menjadi momentum konsolidasi bahkan untuk koalisi Parpol dan kekuasaan hingga 2029," kata Dedi.

"Urgensi konsolidasi ini penting. Mitra kekuasaan bisa saja diarahkan agar membangun poros Pilkada yang sama, agar 2029 kekuasaan telah siap hadapi Pilpres untuk kemenangan yang serupa," imbuhnya.