Kapal Anies Baswedan Karam Sebelum Berlayar?

JAKARTA - Merenggangnya hubungan Anies Baswedan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta partai lain yang mengambil langkah realistis membuat kans Anies kembali maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 menipis, meski tidak tertutup sama sekali. 

Hubungan antara Anies dan PKS yang dulu begitu dekat kini tampak memanas setelah keduanya saling bantah soal deadline atau tenggat waktu kepastian pencalonan Anies di Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024.

Dalam beberapa hari ke belakang, rekaman pesan suara dari Anies untuk Ketua DPW PKS Jakarta Khoiruddin bocor dan beredar di media sosial. Rekaman voice note tersebut berisi klarifikasi Anies Baswedan mengenai deadline pencarian partai koalisi untuk mengusung Anies-Sohibul Iman.

Dalam pesan suara berdurasi 9 menit 56 detik itu, Anies mengaku kaget soal deadline 40 hari dari PKS untuk mencari partai koalisi. Sebelumnya, juru bicara PKS M Kholid mengatakan bahwa pria kelahiran 1969 ini diberi waktu hingga 4 Agustus 2024 untuk mencari partai koalisi.

Di sisi lain, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut pimpinan partainya telah menjalin komunikasi dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dia ungkapkan seusai Musyawarah Majelis Syura XI PKS di Jakarta. Ahmad bahkan mengatakan hubungan partainya dengan Prabowo sudah terjalin sejak Pilpres 2014 dan 2019.

Gabung KIM adalah Realistis

Hingga pertengahan Agustus, Anies Baswedan masih belum mendapatkan koalisi untuk maju kembali dalam Pilkada 2024. Padahal sebelumnya, ia didukung PKS yang menginginkan Anies maju bersama Sohibul Iman sebagai Cawagub Jakarta.

Selain itu, Partai NasDem juga sempat menyatakan dukungan untuk Anies. Tapi perjalanan Anies maju di Pilkada Jakarta 2024 tak sesuai harapan. Jubir PKS Muhammad Kholid mengatakan dukungan partainya untuk pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman sudah kedaluwarsa.

Demikian pula dengan NasDem yang sebelumnya memberikan sinyal mendukung Anies, balah balik kanan. Ketum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan partainya telah sepakat bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya sudah beri tahu Pak Anies, 'Pak Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan.' Ada pemahaman itu,” ucap Surya Paloh, dilansir Antara.

Pernyataan tersebut ia sampaikan seusai bertemu Ketum Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo di kediamannya, Kamis (15/8). Melihat situasi sekarang ini, boleh dibilang kapal Anies karam sebelum berlayar.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Andriadi Achmad mengatakan kasak-kusuk parpol mencari koalisi untuk mengusung kandidat dalam kontestasi pilkada maupun pilpres adalah sebuah keniscayaan. Ini lantaran persyaratan 20 persen minimal kursi parpol baik di DPRD maupun DPR RI untuk mengajukan kandidat kepala daerah maupun presiden.

Secara nasional, dikatakan Andriadi, tidak ada parpol yang memperoleh suara dominan. Begitu juga di daerah, termasuk DK Jakarta, tidak satu parpol yang  bisa mengajukan kandidat calon gubernur sendirian. PKS, meski sebagai pemenang Pemilu Legislatif Jakarta 2024, baru memperoleh 18 dari 106 kursi. Dibutuhkan setidaknya 22 kursi bagi partai politik untuk mengajukan paslon.

“Dalam politik multi parpol di Indonesia, koalisi parpol dalam mengusung kandidat dalam kontestasi pilkada maupun pilpres adalah sebuah keniscayaan,” ujar Andriadi kepada VOI.

Namun karena tak ada kepastian dari partai lain dalam mendukung Anies, Andriadi menilai keputusan PKS mengambil alternatif yaitu bergabung dengan KIM adalah langkah realistis. “Tentu tidak dengan cek kosong, bahkan ada indikasi cawagub untuk PKS dan beberapa posisi lain seperti menteri untuk PKS jika bergabung dengan KIM,” imbuhnya.

Menanti Injury Time

Setelah hubungan PKS-Anies renggang, NasDem mengalihkan dukungan, dan PKB yang masih maju mundur, kini satu-satunya partai yang berpotensi mengusung Anies adalah PDIP.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan. Ia menuturkan dukungan Anies bisa di atas 50 persen. Meski ini terbilang sulit, Andriadi tidak menutup peluang tersisa bagi Anies maju Pilkada dengan dukungan PDIP.

“Tanpa PKS, masih ada alternatif Anies didukung PDIP tentu berkoalisi dengan partai lain. Kita lihat saja injure time pendaftaran di KPU,” tandasnya.

Hal senada juga dituturkan pakar ilmu politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno. Kans Anies di Pilkada DK Jakarta menjadi tanpa PKS.

Namun demikian, Adi menambahkan, siapa pun tidak akan pernah” tahu apakah pada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran pasangan calon di KPU Jakarta, tiba-tiba muncul dukungan terhadap Anies.

Sementara itu pengamat politik dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor meihat peluang Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta tidak tertutup. Firman mengatakan Anies sebenarnya memiliki modal politik untuk berkontestasi di Jakarta berkat legacy atau peninggalan selama menjabat Gubernur Jakarta dari 2017-2022.  

“Legacy dia banyak dan masih cukup dikenang kuat oleh masyarakat Jakarta, terobosan-terobosannya, (dan) kemampuannya menyatukan warga Jakarta. Kalau itu bisa dikapitalisasi, saya kira peluangnya masih ada,” ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta jalur partai politik selama tiga hari, yakni 27-29 Agustus 2024.