Pelajaran Buruk dari Italia: Lonjakan Kematian karena Pemerintah Gagal Kendalikan Masyarakat

JAKARTA - Pemerintah Italia bukan tak menyadari bahaya COVID-19. Sejak paparan di China, Italia jadi negara pertama yang menutup penerbangan dari dan menuju China pada Januari silam. Sayang, otoritas tak berhasil mengendalikan masyarakatnya. Alhasil, lonjakan kematian terjadi karena penduduk Italia telat menyadari bahaya wabah yang mereka hadapi. Itu Italia, yang pemerintahnya serius. Bagaimana Indonesia?

Hingga tulisan dibuat, kasus COVID-19 di Italia mencapai 31.506. Dari jumlah itu, 2.941 orang berhasil sembuh. Angka kesembuhan Italia beda tipis dengan kematian yang mencapai 2.503. Italia otomatis mencatatkan kematian tertinggi kasus COVID-19. Mengerikan, jelas. Namun, yang lebih mengerikan dari jumlah kematian itu adalah melihat bagaimana hari demi hari dilalui penduduk Italia dengan kematian demi kematian itu sendiri.

Segala petaka bermula pada 31 Januari silam. Kala itu, dua kasus pertama terkonfirmasi di Roma, lewat dua wisatawan asal China yang tiba di Milan melalui Bandara Milan Malpensa pada 23 Januari. Dari sana, keduanya melakukan perjalanan ke Roma dengan bus wisata. Di Roma, keduanya dirawat di rumah sakit di Institut Nasional untuk Penyakit Infeksi Lazzaro Spallanzani. Dua tamu dari Negeri Bambu itu positif. Virus dipastikan masuk ke Italia.

Selanjutnya, 6 Februari, seorang pria Italia yang pulang dari kota sumber virus, Wuhan, China, dinyatakan positif COVID-19. Kasus bertambah jadi tiga. 22 Februari, pria tersebut dinyatakan sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit. Namun, nyatanya ada kesalahan fatal. Sebelum dinyatakan positif COVID-19, pria tersebut sempat masuk rumah sakit dengan diagnosis pneumonia. Ia tak diisolasi, hingga tanpa sadar menularkan COVID-19 ke pasien lain.

Sehari sebelum sang pria dinyatakan sembuh, tepatnya 21 Februari, kasus COVID-19 lain terdeteksi di luar Roma. Dimulai dengan 16 kasus di Lombardy. Satu hari kemudian, bertepatan dengan kepulangan sang pria Italia, otoritas menyatakan tambahan 60 kasus. Selain tambahan kasus, hari itu otoritas juga mengumumkan kasus kematian pertama. Menyentuh akhir Februari, Italia tercatat sebagai negara Eropa dengan kasus COVID-19 terbanyak. 

COVID-19 menyebar dengan cepat di Italia. Otoritas sadar, langkah menutup penerbangan dari China tak berhasil menahan laju sebaran virus. Mereka kemudian menutup sekolah dan universitas. Meski begitu, tempat lain yang dapat jadi ruang berkumpul orang-orang tak ditutup. Restoran, toko, dan bar tetap buka. Masyarakat Italia pun dikabarkan tetap beraktivitas seperti biasa.

Day 4 of lockdown. One person at a time. Supermarket in Milan.#ItaliaLockdown#ItalyLockdown#Lockdown#MMLockdown@bayanmo @gmanews pic.twitter.com/6JEr7nvDwS

— jrob (@jracuzar) March 13, 2020

Pengendalian yang gagal

Pemerintah Italia dianggap gagal mengendalikan warganya. Pun ketika kebijakan lebih ekstrem terpaksa diambil. Peningkatan jumlah kasus dan kematian memaksa otoritas menetapkan kebijakan karantina. Karantina ditetapkan di tiga area dengan kasus COVID-19 tertinggi (red zone): Lombardy, Veneto, dan Marche.

Namun, rencana karantina tersebut bocor sebelum diumumkan. Kekacauan terjadi. Pada 7 Maret, ribuan orang panik dan mencoba melarikan diri untuk pindah ke area lain di Italia yang bebas dari karantina.

Stasiun kereta api ramai, jalan raya dipadati arus kendaraan yang merayap menyusul draf keputusan yang melarang orang meninggalkan atau memasuki tiga wilayah red zone. Potensi penyebaran semakin besar. Eksodus warga Lombardy, Veneto, dan Marche ke wilayah Italia lain jadi transmisi COVID-19 dalam jumlah besar, dari manusia ke manusia lain.

"Apa yang terjadi dengan berita yang bocor telah menyebabkan banyak orang mencoba melarikan diri, menyebabkan efek sebaliknya dari apa yang ingin dicapai oleh aturan tersebut. Sayangnya, beberapa dari mereka yang melarikan diri akan terinfeksi penyakit ini," ujar Roberto Burioni, seorang profesor mikrobiologi dan virologi di Universitas Vita-Salute San Raffaele, Milan, dikutip dari The Guardian. 

Karantina gagal total. Pada 9 Maret, Perdana Menteri (PM) Italia Giuseppe Conte akhirnya memutuskan untuk melakukan lockdown nasional. Artinya, seluruh acara publik dilarang, sekolah dan ruang publik --bioskop hingga bar-- ditutup. Selain itu, berbagai layanan keagamaan, termasuk pemakaman dan pernikahan ditangguhkan. "Zona merah sekarang diperluas menjadi semua wilayah nasional," kata Conte dalam konferensi pers.

Conte menambahkan, langkah lockdown nasional itu diambil untuk melindungi masyarakat, terutama individu yang paling rentan terhadap COVID-19, yaitu orang tua. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi militer, polisi kereta api, dan petugas kesehatan melakukan patroli di lokasi transportasi seperti jalan raya dan stasiun kereta api.

Apa yang terjadi di Italia adalah pelajaran buruk untuk bangsa lain di dunia, termasuk Indonesia. Langkah cepat saja tak cukup. Otoritas setiap negara harus mampu mengendalikan warganya. Bukan dengan langkah-langkah memaksa, yang jelas. Pemerintah harus menumbuhkan kepercayaan atas mereka di dalam hati masyarakat.

Sebab, memberantas wabah bukan cuma soal aturan. Ada pendekatan-pendekatan sosiologis yang penting disesuaikan. Transparansi dan keterbukaan barangkali jadi langkah baik untuk memulai. Rakyat perlu tahu pemerintah dapat diandalkan.