Keberlanjutan MotoGP Mandalika Bukan Bergantung pada Biaya, namun Kebijakan Pemerintah Indonesia

JAKARTA - Gelaran MotoGP Mandalika baru saja usai. Sirkuit Mandalika di Lombok kembali sepi, usai dipenuhi raungan deru sepeda motor sepanjang 18-20 Maret. Salah satu ajang kompetisi olahraga paling prestisius di dunia itu sukses digelar oleh Indonesia, meskipun masih ada kekurangan di sana-sini. Akankah MotoGP Mandalika bertahan sesuai kontrak yang berlaku 10 tahun?

Mandalika berhasil menepis banyak keraguan. Soal kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan, kualitas sirkuit, semua terbukti dapat dilampaui dengan baik. Bahkan hujan dan petir pun tak membuat MotoGP Mandalika urung digelar. Kita punya pawang hujan yang terbukti ampuh.

Setelah 25 tahun vakum dari perhelatan kompetisi olahraga otomotif kelas dunia, Indonesia muncul kembali. Tentu ini sesuatu yang patut diapresiasi, mengingat begitu banyak pengorbanan yang harus dilakukan untuk memboyong balap motor kelas premium itu ke Indonesia.

Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, peringkat ke-16 perekonomian terbesar di dunia, peringkat ke-4 penduduk terbanyak di dunia, Indonesia perlu mempunyai ruang pamer. Melalui ruang pamer ini dunia internasional melihat kelebihan Indonesia.

Indonesia harus mampu membangun diri sebagai pemain global di semua sektor. Politik, diplomasi, pertahanan, ekonomi, budaya, dan tentu saja olahraga. Penyelenggaraan Asian Games 2018 adalah langkah tepat untuk memperkenalkan Indonesia di mata Asia, setelah terakhir menjadi tuan rumah pada 1962.

Demi mencapai cakupan lebih luas, perlu ajang yang lebih mendunia. Dua cita-cita Indonesia untuk menggelar kompetisi olahraga kelas dunia telah kandas. Pertama kegagalan memboyong Piala Dunia 2022 larena dikalahkan Qatar. Kedua, gagal juga memboyong Olimpiade 2032 setelah dikalahkan Brisbane, Australia.

Jadi memboyong MotoGP ke Mandalika adalah sebuah langkah yang tepat. Paling tidak dalam 10 tahun ke depan, ada harapan mata dunia akan tertuju ke Indonesia karena kontrak dengan Dorna sebagai pemilik MotoGP berlaku selama 10 tahun.

Biaya Pergelaran

Tidak diketahui secara pasti besaran biaya yang harus dikeluarkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah MotoGP. Dorna sebagai pemilik ajang balap motor kelas premium tersebut sangat rapat menjaga kerahasiaan jika sudah berkaitan dengan uang.

Konon, Indonesia harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 miliar, yang dibayarkan kepada Dorna sebagai fee. Besaran uang tersebut setara dengan 10,4 juta dolar AS.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram @smindrawati menyebutkan bahwa alokasi dana sebesar Rp1,3 triliun sudah diambil dari APBN. Anggaran tersebut disuntikkan kepada pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau yang akrab dikenal sebagai ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation).

“Uang kita turut berkontribusi dalam mendukung perhelatan akbar ini antara lain melalui PMN dan dukungan kepada K/L terkait, insentif PPN dan insentif bea masuk dan pajak impor. Seluruh dukungan tersebut diberikan demi kelancaran acara yang sudah dinanti-nantikan ini,” begitu yang dituliskan dalam akun Instagram Sri Mulyani pada 20 Maret 2022.

Menurut rincian dari Instagram Sri Mulyani tersebut, Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,3 triliun diberikan ke ITDC. Lantas Rp1,18 triliun pengalokasian APBN melalui anggaran Kementerian/Lembaga (K/L).

Ditambah lagi Rp240,73 miliar sebagai insentif PPN atas jasa kena pajak, dan insentif bea masuk dan pajak impor sebesar Rp10,41 miliar. Jadi kalau menurut jumlah yang dibeberkan dalam Instagram Sri Mulyani, biaya yang dikeluarkan sebesar Rp2,73 triliun.

Indonesia jelas memerlukan etalase, ruang pamer sekelas MotoGP. Menurut data dari Total Energie yang menjadi sponsor tim KTM Racing, MotoGP ditonton minimal 400 juta pemirsa televisi di seluruh dunia. Jumlah yang tidak sedikit.

Masalahnya sekarang bukan pada soal jumlah uang yang harus dikeluarkan, melainkan pada kebijakan yang dikeluarkan setiap rezim pemerintahan. Sudah bukan rahasia lagi jika di Indonesia, setiap kebijakan selalu berganti seiring pergantian rezim.

Jadi keberlanjutan MotoGP Mandalika nantinya bukan karena masalah biaya, karena Indonesia negara dengan tingkat perekonomian nomor 16 di dunia dan pertama di Asia Tenggara. Keberlanjutan balap motor kelas premium ini sangat bergantung pada kebijakan Pemerintah Indonesia selanjutnya.