MEDAN - Tensi politik jelang pilkada Medan, Sumatera Utara, meninggi. Nama Akhyar Nasution makin terdengar di tengah kontestasi merebut restu parpol demi tiket calon kepala daerah.
Akhyar Nasution, kader PDI Perjuangan (PDIP), gencar bergerilya ke parpol lain seperti Demokrat dan PKS. Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan ini tak ingin kehilangan peluang politik kala Bobby Nasution --mantu Presiden Joko Widodo-- hampir pasti digadang PDI Perjuangan.
Siapa sebenarnya Akhyar Nasution? Karirnya sebagai birokrat dijejaki mulai 17 Februari 2016. Saat itu, Akhyar dilantik menjadi wakil wali kota mendampingi Dzulmi Eldin.
Tiga tahun berselang, 17 Oktober 2019, Akhyar Nasution mengemban jabatan Plt Wali Kota Medan. Pasalnya, Dzulmi Eldin tersandung kasus dugaan korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
BACA JUGA:
Pria kelahiran 21 Juli 1966, lulusan Universitas Sumatera Utara (USU) ini lebih dulu menapaki karir politik menjadi anggota legislatif. Di kursi DPRD Medan pada periode 1999-2004, Akhyar pernah menjabat ketua Badan Anggaran (Banggar).
Akhyar dalam berbagai kesempatan di publik menceritakan keinginannya membenahi Kota Medan. Anak Medan, istilah populisnya, bagi Akhyar harus ditunjukkan dengan karakter berani.
"Anak Medan itu berani, berani untuk menunjukkan aku bisa lebih hebat dari orang lain, itu adalah karakter dasar orang Medan. Itulah yang harus kita bangun. Ayok anak-anak ku sekalian, anak-anak medan, anak-anak muda, kita bersama-sama membangun kota medan menunjukkan karakter kita," kata Akhyar dikutip Humas Pemkot Medan.
Akhyar kini masih menunggu keputusan resmi parpol, seperti Demokrat dan PKS untuk pencalonan dirinya. PKS masih menunggu ketuk palu dari pengurus pusat di Jakarta. Sedangkan Demokrat menyebut Akhyar calon yang punya kans memenangkan Pilkada.
"(Komunikasi politik) menguat dengan Akhyar tapi belum diputuskan dalam bentuk surat keputusan (SK). Sedang digodok DPP," kata Plt Ketua DPD PKS Medan, Salman Alfarisi.
PKS juga melakukan komunikasi dengan sejumlah (parpol) untuk penjajakan koalisi. PKS yang punya 7 kursi di DPRD Medan harus berkoalisi agar bisa memenuhi syarat mengusung calon wali kota yakni minimal 10 kursi DPRD.
Dalam penjajakan koalisi, PKS lebih intens berkomunikasi dengan Demokrat yang punya 4 kursi di DPRD Medan. Tapi PKS dalam koalisi nantinya ditegaskan Salman tetap ingin mengusung kadernya sebagai bakal calon walkot atau wakil wali kota Medan.
Sedangkan, Demokrat merespons baik bertandangnya Akhyar bertemu elite Demokrat di 14 Juni. Selain modal elektabilitas dari sejumlah survei, Akhyar dinilai mumpuni memimpin Medan.
"Beliau inkumben, survei nomor satu, peluang besar untuk menang," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat, Andi Nurpati.