Pesan Kemenkumham: Pembangunan Industri Tak Boleh Korbankan Masyarakat Adat

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengingatkan pemerintah pusat, daerah dan pemangku kepentingan terkait bahwa pembangunan sebuah industri tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat.

"Setiap kali ada investasi atau adanya pembangunan industri masyarakat adat sering kali terpinggirkan," kata Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Mualimin Abdi saat dihubungi di Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 31 Oktober.

Dari sejumlah kasus atau peristiwa yang terjadi, masyarakat adat selalu tidak memiliki posisi yang kuat untuk mempertahankan haknya.

Atas dasar itulah pemerintah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) 2021-2025 generasi kelima yang salah satu fokusnya ialah melindungi masyarakat adat tentang hak-hak mereka.

Kemenkumham, kata Mualimin, telah menyampaikan ke pemerintah pusat dan daerah agar ketika ada pembangunan industri, masyarakat adat harus dilibatkan dan diajak bicara.

"Jadi jangan jadikan mereka korban tapi jadikan mereka subjek untuk ikut membahasnya," kata dia.

Dalam Ranham generasi kelima tersebut pemerintah memberikan fokus pada sasaran kelompok rentan yang meliputi perempuan, anak, disabilitas dan masyarakat adat.

Tidak hanya masalah perlindungan, penegakan, pemenuhan HAM bagi masyarakat adat saja, Mualimin juga menyinggung peran serta pemerintah dalam menjamin hal yang sama terhadap kelompok disabilitas.

Ia mengatakan bukti pemerintah peduli kepada kelompok disabilitas ialah semakin terbuka luasnya lapangan kerja baik di pemerintahan maupun di swasta.

Terkait capaian Ranham 2021-2025, setiap pemerintah daerah harus menyampaikan apa saja yang telah dilakukan sesuai dengan target Ranham generasi kelima.

Laporan tersebut disampaikan per kuartal kepada pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal HAM untuk dilakukan evaluasi.

Sebagai contoh, dalam Ranham generasi kelima tersebut terdapat fokus 20 aksi bidang perempuan. Dari indikator tersebut Kantor Wilayah Kemenkumham di daerah akan melakukan verifikasi faktual.

"Atau contoh lain petugas akan melihat apakah betul anak-anak sudah mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya," ujarnya.