JAKARTA - Kemenpora pernah diserang habis-habisan oleh publik karena Bendera Merah Putih tak bisa berkibar ketika Indonesia berhasil merebut lagi Piala Thomas. Tapi hasil penelitian Lembaga Survei Independen Nasional (LSIN), Kemenpora jadi salah satu kementerian yang baik kinerjanya.
LSIN sudah merilis hasil survei terkait persepsi publik terhadap kepuasan publik atas kinerja para menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kemenpora menjadi satu dari lima kementerian yang dinilai berkinerja terbaik.
"Kinerja Menteri Kabinet Indonesia Maju dinilai publik baik dengan prosentase 54 %. Namun angka buruknya cukup tinggi yaitu 13% dan ini menjadi catatan tersendiri seharusnya bagi para menteri," kata Direktur Eksekutif LSIN, Yasin Mohammad dalam keterangan resminya, Minggu 31 Oktober.
Menurut dia, dalam survei yang dilakukan ditemukan lima kementerian yang dinilai publik berkinerja baik. Saat survei dilakukan, para responden diajukan pertanyaan menteri siapa dan kementerian apa yang kinerjanya paling baik dan paling buruk?
"Temuan survei LSIN menunjukkan bahwa terdapat lima menteri terbaik kinerjanya menurut publik yaitu di urutan pertama diduduki Kemendikbud, kedua Kemen PUPR, ketiga Kemenparekraf, keempat Kemenhan, dan kelima Kemenpora,” kata Yasin Mohammad menambahkan dikutip dari Antara.
BACA JUGA:
Yasin menjelaskan, Kemendikbud menempati urutan pertama sebagai kementerian terbaik menurut responden dengan 9,0% disusul Kementerian PUPR dengan 8,4%. Selanjutnya ada Kemenparekraf dengan 7,5%, Kemenhan 6,0% dan Kemenpora 4,8% persen.
Menurut Yasin, Kemenpora mendapatkan penilaian terbaik setelah dinilai mampu mencetak banyak prestasi dari para atlet terutama dalam satu tahun terakhir.
"Kemenpora diberikan hasil terbaik lantaran mencetak banyak prestasi dari para atlet, sedangkan Kemendikbud banyak memberikan bantuan kepada masyarakat stimulus kepada siswa," katanya menjelaskan.
Sementara itu, lima menteri terburuk saat ini paling atas ditempati Kementerian Sosial, kedua Kementerian Kesehatan, ketiga Kemenkumham, keempat Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Agama.
Survei ini dilakukan dalam rentang waktu 8-15 Oktober 2021dan melibatkan 1.200 responden dari 34 Provinsi di Indonesia dengan metode pengambilan data melalui telepolling. Adapun margin of error sekitar 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hadir sebagai narasumber saat survei ini dirilis antara lain, Prof. Dr. Lili Romli, M.A (Peneliti Pusat Riset Politik, BRIN), Abdul Aziz, M.A ( Direktur Riset Dialektika Institute).