2 Tahun Periode Kedua Pemerintahan Jokowi, Penilaian Buruk Pada Penegakan Hukum Meningkat

JAKARTA - Saiful Mujani Reseach and Consulting (SMCR) merilis hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo di dua tahun periode kedua.

Hasil survei nasional opini publik menyebutkan, bahwa penilaian buruk pada penegakan hukum mengalami kenaikan. 

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan, warga yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik sekitar 44,8 persen.

Sementara yang menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk sekitar 24,8 persen. Sementara 27,2 persen yang menilai sedang saja. Yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 3,1 persen.

"Meski persentase yang menilai positif pada kondisi penegakan hukum lebih banyak dari yang menilai sebaliknya, namun persepsi publik cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir," ujar Abbas dalam rilis bertajuk ‘Evaluasi Publik Nasional Dua Tahun Kinerja Presiden Jokowi’ secara daring, Selasa, 19 Oktober.

Abbas menjelaskan bahwa yang menilai kondisi penegakan hukum buruk atau sangat buruk naik dari 15,1 persen pada survei September 2019 menjadi 24,8 persen pada survei September 2021.

“Persepsi atas kondisi penegakan hukum memburuk di masa COVID-19 ini dan belum kembali pulih ke masa sebelum pandemi,” jelasnya. 

Survei opini publik ini digelar pada 15 - 21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah. 

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).