Pak Viktor Laiskodat Ini Penting! Wapres Ma'ruf Minta Data Warga Miskin Diperbaiki

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperbaiki dan memutakhirkan data masyarakat dengan kategori miskin ekstrem. Data yang akurat merupakan syarat penting penyelesaian kemiskinan ekstrem pada 2022 hingga 2024.

"Saya minta perbaikan data terus dilakukan sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat," kata Wapres dalam keterangan dilansir dari Antara, Senin, 18 Oktober.

Menurut Wapres, pemerintah memasang target untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada akhir 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengatur strategi penyelesaian kemiskinan ekstrem mulai tahun anggaran 2021.

Terdapat 5 kabupaten untuk Provinsi NTT yang dipimpin Gubernur Viktor Laiskodat masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Yaitu, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur. Data masyarakat miskin ekstrem mencapai 212.672 jiwa dan total 89.410 rumah tangga miskin ekstrem.

Pemerintah menetapkan lima kabupaten yang angka kemiskinan ekstrem ini selesai atau mencapai nol persen pada akhir 2021.

"Kita harapkan untuk yang (miskin) ekstrem di lima kabupaten ini bisa nol persen dan seluruh kabupaten di NTT bisa nol persen sampai tahun 2024," katanya.

Wapres juga meminta Pemprov NTT memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemsos) yang digunakan sebagai dasar pemberian bantuan tambahan kepada masyarakat miskin ekstrem pada tahun anggaran 2021.

"Untuk Program Sembako, kita memiliki DTKS sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola Kemsos serta daftar nama yang digunakan Kementerian Desa dan PDTT untuk menyalurkan BLT Desa," katanya.

Oleh karena itu, Wapres mendorong pemprov terus memperbaiki data agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem pada tahun berikutnya berbasis data mutakhir dan akurat.

"Mengenai data ini memang belum sempurna, tetapi sambil menunggu perbaikan data, untuk tahun 2021 ini kita menggunakan data yang sudah ada," ujar Wapres.