Kemenkes Bereaksi atas Rencana Walkot Bekasi Beri Guru Vaksin Booster

JAKARTA - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau yang akrab disapa Pepen melontarkan keinginannya untuk melakukan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster untuk guru.

Hal ini menuai kritikan. Rencana Pepen untuk melakukan vaksinasi guru juga ditanggapi Kementerian Kesehatan. Juru bicara vaksinasi dari Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menegaskan saat ini pemerintah pusat belum mengizinkan.

"Kemenkes belum mengizinkan adanya vaksinasi booster untuk guru. Sampai saat ini vaksin dosis ketiga hanya untuk tenaga kesehatan," kata Nadia saat dikonfirmasi VOI, Sabtu, 9 Oktober.

Nadia mengaku, pengelolaan jatah vaksin COVID-19 yang diberikan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun, hal itu harus mengikuti mekanisme aturan yang berlaku.

"Prinsipnya vaksin yang diserahkan ke daerah adalah tanggung jawab daerah. Tetapi, penggunaannya harus mengikuti petunjuk teknis dari pusat," tutur Nadia.

Wacana booster vaksin untuk guru diucapkan Pepen beberapa hari lalu. Sontak, rencana ini menuai kritikan dari sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan, yakni Transparency International Indonesia, LaporCovid-19, LBH Jakarta, ICW, YLBHI, Lokataru, LBH Masyarakat, dan Indonesia for Global Justice.

Dalam pernyataannya, Koalisi menganggap rencana vaksinasi booster untuk guru saat ini melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan vaksin COVID-19.

"Rencana Pemerintah Kota Bekasi sangat berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan keadilan vaksin serta menunjukkan bahwa penyelenggaraan vaksinasi masih dilakukan serampangan, sehingga melanggar prinsip vaccine equity," tulis pernyataan Koalisi.

Koalisi menganggap, vaksinasi dosis ketiga tidak boleh diberikan kepada masyarakat kecuali tenaga kesehatan selama ketersediaan vaksin masih terbatas. Karenanya, Koalisi meminta Pepen menghentikan rencana tersebut.

"Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana pemberian vaksinasi dosis ketiga di luar kelompok tenaga kesehatan agarpemerataan vaksin lebih optimal," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Pepen menjelaskan rencana vaksinasi dosis ketiga bagi guru semata-mata untuk menjaga agar stok vaksin di kotanya tidak kedaluwarsa. Lagipula, menurut dia, vaksinasi booster guru bertujuan untuk meningkatkan kekebalan dari virus corona.

"Kita preventif booster lah untuk nakes dan buat guru. Kita kan inisiatif nih supaya vaksin tidak kedaluwarsa," kata Pepen.

"Kalau booster-nya untuk tenaga pendidikan supaya mantap antibodinya. Kan tidak ada salahnya," lanjut dia.

Sementara, terkait kondisi daerah lain yang masih memiliki keterbatasan akses vaksinasi saat booster untuk guru sudah direncanakan, Pepen mengaku hal tersebut bukan urusannya.

"Kalau saya punya vaksin untuk Kota Bekasi, ya saya selesaikan untuk masyarakat saya. Nah, kalau ada masyarakat di Jawa Barat yang tidak tercukupi vaksinnya, maka ada Pak Gubernur (Ridwan Kamil). Kalau Pak Gubernur tidak terpenuhi vaksinnya, ada Bapak Prisiden," ucap Pepen.

Meski demikian, vaksinasi dosis ketiga untuk guru belum diselenggarakan. Pepen mengaku masih mengejar cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua bagi masyarakat umum.