JAKARTA - Komisi II DPR bersama Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunda keputusan penentuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.
Hingga saat ini, masih ada beda usulan antara pemerintah yang mengusulkan pencoblosan digelar 15 Mei. Sementara, KPU RI mengusulkan tanggal 21 Februari.
Pada usulan pemerintah itu, hanya empat fraksi yang menyatakan mendukung dan tidak masalah dengan usulan pemerintah. Keempatnya adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat menyatakan keberatan dan memberikan sinyal mendukung usulan KPU
Terkait hal tersebut, Partai Gerindra setuju agar Presiden Joko Widodo menemui ketua umum partai politik untuk mencari jalan tengah penentuan tanggal pencoblosan Pemilu Serentak 2024.
"Saya setuju, itu adalah langkah bijak dan baik supaya ada dialog dan interaksi," ujar Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Kamis, 7 Oktober.
Wakil Ketua MPR ini memandang masih banyaknya partai politik yang berseberangan dengan usulan pemerintah adalah satu kewajaran dalam berdemokrasi.
"Saya kira itu bagian dari demokrasi yang berkembang dalam pengambilan keputusan di Parlemen," katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Prakiraan Cuaca BMKG: Wilayah Indonesia Didominasi Cerah Berawan, Selasa 5 Oktober
05 Oktober 2021, 07:44 -
| BERITA
BMKG Prakirakan Potensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Beberapa Wilayah Indonesia
02 Oktober 2021, 08:13
Namun, Ketua Fraksi Gerindra ini berharap ada kata mufakat dari hasil musyawarah dalam penentuan tanggal pencoblosan tersebut. Sehingga, kata dia, persoalan hari pencoblosan tidak sampai diselesaikan dengan mekanisme voting.
"Karena kita harus terus menjunjung tinggi musyawarah kebersamaan dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan dan sedapat mungkin itu dilakukan dan diusahakan," jelasnya.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
