Bagikan:

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga Ibu Kota untuk menghemat penggunaan air tanah. Sebab, penyedotan air tanah besar-besaran dapat menurunkan permukaan tanah Jakarta.

"Kita minta kepada seluruh warga jakarta menghemat air. Air harus dijaga sekalipun kita bukan di Timur Tengah, padang pasir yang panas yang sulit air," kata Riza di Balai Kota DKI, Selasa, 5 Oktober.

Riza menuturkan, saat ini pemerintah tengah menambah pasokan layanan air bersih perpipaan yang dioperasionalkan oleh PAM Jaya. Mengingat, sekarang cakupan layanan PAM di Jakarta masih 65 persen.

Namun, ia meminta warga yang belum mendapat akses air perpipaan menunggu dengan menghemat penggunaan air tanah.

"Semakin banyak PAM bisa mnehyalurkan kebutuhan air bersih, maka penyedotan air dari pompa juga berkurang. Tapi kita harus menjaga lingkungan kita, salah satunya dengan memastikan kebutuhan air bersih agar dihemat smaksimal mungkin," ungkap Riza.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal menjelaskan alasan Pemprov DKI belum mengeluarkan aturan larangan penyedotan air tanah.

Dalam rapat bersama Komisi D DPRD DKI, Yusmada menjelaskan saat ini sistem perpipaan air bersih di Jakarta belum menjangkau seluruh wilayah. Sehingga, jika penyedotan air tanah dilarang, maka akan menimbulkan kelangkaan air.

"Coverage pengadaan air pipa kita baru 64 persen, itu kan tidak pantas lah kalau kita melarang air tanah," kata Yusmada di Gedung DPRD DKI.

Namun, untuk membatasi penyedotan air tanah secara besar-besaran khususnya pada penggunaan komersial, Pemprov DKI menggunakan mekanisme pajak air tanah.

Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

"Sudah diatur di Perda Nomor 10 Tahun 1998, melakukan pengendalian air tanah dengan mekanisme pajak air tanah. Itu dalam kerangka kita mengontrol air tanah, terutama air tanah dalam yang komersial," jelas Yusmada.