SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan program prioritas atasi kemiskinan ekstrem di lima daerah di Jatim. Total ada 1,7 juta jiwa atau 4,4 persen dari sekitar 40 juta jumlah penduduk Jatim.
"Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem itu, Pemprov Jatim menyiapkan tiga strategi program, yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan," kata Khofifah saat rapat koordinasi (rakor) bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, secara virtual, Selasa, 28 September.
Ada pun lima daerah di Jatim yang menjadi pilot project atau percontohan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu kabupaten tersebut yakni Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan.
"Hal ini tentunya membutuhkan konvergensi pendanaan baik dari pusat, APBD provinsi, APBD kab/kota serta CSR. Tentu harus melibatkan berbagai OPD lintas sektor yang ada di Pemprov Jatim," katanya.
Selain itu, lanjut Khofifah, untuk program di TA 2022, Pemprov Jatim juga mengusulkan program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim.
Yakni melalui program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), program Bansos Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta program pemberdayaan usaha perempuan (Jatim PUSPA).
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ahli Biostatistik: Mutasi Virus COVID-19 Juga Bisa Terjadi di Dalam Negeri
28 September 2021, 14:55 -
| BERITA
Dipecat dari PSI Gelembungkan Dana Reses, Viani Limardi 'Melawan' Sebut Itu Fitnah Busuk!
28 September 2021, 14:23 -
| BERITA
Mensos Risma Bawa Kabar Baik untuk Penyandang Disabilitas, Diprioritaskan Dapat Vaksin COVID-19
28 September 2021, 13:16
Pemprov Jatim sendiri, kata Khofifah, telah memiliki best practice program yang selama ini telah berjalan. Seperti PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH. Nilai bantuannya sebesar Rp2 juta per orang/tahun dan diberikan bertahap masing-masing tahap Rp500 ribu.
Kemudian program Desa Berdaya dengan penerimanya, yakni desa mandiri untuk pengembangan desa tematik. Juga program pengembangan BUMDesa untuk peningkatan kapasitas dan permodalan. BPUM untuk usaha mikro serta penguatan kemandirian dan kemajuan desa.
"Kami berharap tentunya dengan gotong royong, kolaborasi dan kerjasama yang baik dari seluruh elemen pemerintahan, stakeholder termasuk masyarakat. Maka upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem nol persen di akhir 2021, sesuai target dari Bapak Presiden, insyaallah dapat terwujud," ujarnya.
Terkait
