Khofifah Klaim Program Pengentasan Kemiskinan di Jatim Berjalan Efektif

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut program pengentasan kemiskinan yang dijalankannya pascapandemi virus corona (COVID-19) terbilang efektif.

Tercatat pada periode Maret 2021 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Jatim berkurang 383.920 orang.

"Dari 34 provinsi se-Indonesia, jumlah penurunan penduduk miskin di Jatim selama dua tahun pasca pandemi COVID-19 tercatat paling tinggi," kata Khofifah melalui keterangan tertulis dilansir ANTARA, Senin, 24 Juli.

Terbaru, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis selama enam bulan terakhir, sejak September 2022-Maret 2023, penduduk miskin Jatim turun 0,14 persen.

Pada September 2022 penduduk miskin Jatim sebesar 10,49 persen, menjadi 10,35 persen di bulan Maret 2023.

Menurut dia, selain banyak program yang dijalankannya terbilang efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim juga didukung oleh sejumlah faktor.

Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2023 sebesar 4,95 persen secara year on year (y-o-y) atau dibanding periode yang sama tahun 2022.

Selanjutnya juga dipengaruhi tingkat pengangguran terbuka Februari 2023 sebesar 4,33 persen, turun 0,48 persen dibanding Februari 2022 (4,81 persen), dan turun 1,16 persen dibanding Agustus 2022 (5,49 persen).

"Pemerintah Provinsi Jatim juga menginisiasi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pencairan bantuan produktif bagi keluarga miskin ekstrem di 5 kabupaten kantong kemiskinan. Masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha produktif," ujar Khofifah.

Penurunan kemiskinan di Jatim juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif didukung permodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Pangsa kredit UMKM terhadap total penyaluran Jatim tercatat terus mengalami peningkatan sejak 2021. Hingga triwulan I 2023 terjadi peningkatan sebesar 31,93 persen dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 31,64 persen.

Peningkatan pangsa kredit UMKM juga sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Jatim dan perbankan untuk saling bersinergi dengan meluncurkan berbagai program di antaranya program kredit sejahtera (Prokesra), kredit usaha rakyat (KUR), dana bergulir (dagulir), serta fasilitasi pembiayaan lainnya.

"Bahkan melalui Prokesra kita berikan subsidi bunga, sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 persen per tahun," ujar Gubernur Khofifah.

Ditambah bantuan untuk 6.478 pelaku usaha ultra mikro yang diserahkan Gubernur Khofifah selama tahun 2022 dan 2023, dengan nilai antara Rp600.000 hingga Rp2.200.000 yang pembiayaannya dari Badan Amil Zakat Nasion (Baznas) Provinsi Jatim dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pelaku usaha.

Seiring dengan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 2023 per Maret 2023 kepada 163.669 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu juga penyaluran program keluarga harapan (PKH) triwulan 1 tahun 2023 mencapai 99,12 persen atau sebesar 1.554.312 keluarga penerima manfaat dari total target 1.566.750 keluarga.

Khofifah menandaskan penurunan kemiskinan seiring dengan keberhasilan Jatim dalam meningkatkan status kemandirian desa. Tahun 2021 terdata sebanyak 697 desa mandiri. Di tahun 2022 menjadi sebanyak 1.490 desa mandiri, atau meningkat 113,77 persen.

"Peningkatan desa mandiri itu juga merupakan capaian tertinggi secara nasional. Bahkan di tahun 2023 kita targetkan naik di atas 2.500 desa mandiri. Saya yakin insya Allah akan terwujud dan bahkan terlampaui," ucapnya.