Ketimbang Klaster COVID-19, Nadiem Makarim Lebih Khawatir Potensi Learning Loss

JAKARTA - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut pihaknya tak terlalu mengkhawatirkan penularan COVID-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM). Alasannya beragam pencegahan virus corona sudah dilakukan.

Nadiem mengatakan pihaknya lebih mengkhawatirkan masih adanya sekolah yang tidak melaksanakan PTM sehingga menimbulkan learning loss atau hilangnya kemampuan akademik.

"Kami tidak terlalu khawatir mengenai tran saat sekolah sudah mulai PTM saya lebih khawatir lagi bahwa baru 40 persen dari sekolah kita yang menyelenggarakan PTM. Jadi sebenarnya ada 60 persen sekolah yang sebetulnya sudah boleh PTM tapi belum melakukannya," kata Nadiem dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 27 September.

Dia menjelaskan, learning loss lebih menyeramkan dan hal ini disebabkan karena anak-anak terlalu lama tidak melakukan sekolah tatap muka.

"Data bank dunia maupun institusi research menunjukkan betapa menyeramkannya learning loss yang bisa terjadi di luar kondisi psikologis yang bisa terjadi kalau apalagi di tingkat SD dan PAUD," tegasnya.

"Jadi ini mencemaskan buat kami seberapa lama anak-lama ini melakukan PJJ yang jauh dari efektivitas sekolah tatap muka," imbuh Nadiem.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan COVID-19 tetap terkendali dan membantah adanya klaster baru penyebaran setelah sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).

"Jadi kalau kemarin banyak diskusi atau beredar klasternya banyak, sebenarnya tidak demikian. Kami menyampaikan datanya secara transparan," kata Budi dalam konferensi pers usai melaksanakan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Negara, Senin, 27 September.

Dia memastikan pihaknya terus melakukan strategi surveilans atau 3T yaitu testing, tracing, dan treatment untuk mendeteksi penyebaran virus khususnya dalam aktivitas belajar mengajar.

Mantan Wakil Menteri BUMN ini kemudian menjelaskan pengambilan surveilans dilakukan dengan cara mengambil sampel atau contoh di sejumlah sekolah yang melakukan PTM. "Dari 10 persen itu kita bagi alokasinya berdasarkan kecamatan. Jadi, kecamatan mana yang lebih banyak sekolahnya otomatis dia yang lebih banyak," tegas Budi.