Federasi Guru Minta Pemerintah Tak Gelar PTM untuk PAUD, TK, Hingga Siswa SD Kelas 1-3

JAKARTA - Federasi Serikat Guru Seluruh Indonesia (FSGI) meminta pemerintah daerah tidak menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di jenjang pendidikan bawah, yakni PAUD, TK, hingga siswa SD kelas 1 sampai 3.

Sekjen FSGI Heru Purnomo menyebut, saran ini dipicu dari munculnya penularan COVID-19 pada siswa kelas bawah yang sampai saat ini belum divaksinasi COVID-19.

"FSGI mendorong pemerintah daerah untuk tidak memggelar PTM saat ini di jenjang PAUD dan TK serta SD kelas bawah, karena rentan penularan, mengingat anak-anak tersebut belum divaksin dan perilakunya sulit dikontrol," kata Heru dalam keterangannya, Senin, 27 September.

Heru mengaku prihatin atas temuan kasus COVID-19 di sekolah yang menggelar PTM, di mana paling banyak kasus ditemukan pada siswa tingkat SD. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudrsitek), terdapat 19.153 kasus COVID-19 yang ditemukan dari 1.296 sekolah.

Dari total siswa, guru, hingga tenaga kependidikan yang terkonfirmasi positif, kasus paling banyak berada di SD yakni 581 Sekolah. Lalu, disusul PAUD 252 sekolah, SMP 241 sekolah, SMA 107 sekolah, SMK 70 sekolah, dan SLB 13 sekolah.

"FSGI menyesalkan bahwa ribuan peserta didik dan pendidik/tenaga kependidikan yang terkonfirmasi covid-19, mulai dari jenjang pendidikan PAUD sampai SMA/SMK, dengan kasusnya tertinggi di jenjang SD," ungkap Heru.

"Kalau dijumlah dari PAUD sampai SMA/SMK termasuk SLB maka yang terkonfirmasi covid mulai dari peserta didik, pendidik dan tenga kependidikan mencapai 19.153 orang. Ini angka yang sangat besar. PTM baru di gelar oleh 42 persen satuan pendidikan saja sudah tinggi kasus, apalagi jika PTM digelar serentak nantinya," lanjutnya.

Lebih lanjut, Heru juga mendorong pemerintah daerah dan Kemendikbudristek untuk segera melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi 118 ribu sekolah di wilayah PPKM Level 1-3 yang telah menggelar belajar tatap muka secara terbatas.

"Jika ada contoh baik dipublikasi dan jika ada contoh buruk yang berdampak pada klaster sekolah, maka hal tersebut dapat jadi pelajaran semua satuan pendidikan, baik yang sudah PTM maupun yang akan PTM," imbuhnya.