JAKARTA - Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menjawab lonjakan positivity rate atau atau perbandingan jumlah tes dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19 yang disoroti Presiden Joko Widodo.
Adapun hari ini, positivity rate di DKI sebanyak 9,3 persen. Kemarin, pada Minggu 12 Juli, positivity rate lebih tinggi yakni pada angka 10,5 persen. Padahal, selama Juni hingga 10 Juli, positivity rate selama Juli tak pernah lebih dari 6 persen.
Menurut dia, lonjakan ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas tes COVID-19 secara agresif di sejumlah lokasi atau active case finding.
"Kami kan sudah membuat mapping daerah yang laju incident rate-nya tinggi. Nah, dari situ lakukan active case finding. Selain itu juga ada di komunitas, di pasar, kemudian pekerja migran Indonesia," kata Widyastuti di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juli.
Kemudian, pemeriksaan juga masih dilakukan pada masyarakat yang datang langsung ke rumah sakit untuk menjalani tes real time polymerase chain reaction (RT-PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).
Selanjutnya, ada pengetesan dalam porsi yang lebih kecil seperti beberapa perkantoran, serta lembaga di tingkat nasional maupun lokal yang sebelumnya ditemukan seorang positif COVID-19.
"Kita tetap kombinasi antara active case finding dan kontak tracing supaya lebih efektif. Tentunya, meskipun active case finding, kita tidak langsung ke masyarakat umum, semua dites. Kita fokuskan kepada tempat-tempat yang laju incident ratenya tinggi atau ada kluster baru," ungkap Widyastuti.
BACA JUGA:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta seluruh jajarannya kembali menggencarkan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Sebab, beberapa hari belakang ini, jumlah kasus positif semakin meningkat.
Bahkan, tanpa ragu mantan Gubernur DKI Jakarta sempat menyinggung positivity rate atau perbandingan jumlah tes dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19 di DKI Jakarta yang melonjak.
Dia bahkan menyebut lonjakan ini naik dua kali lipat karena sebelumnya positivity rate di Jakarta jumlahnya empat hingga lima persen tapi sekarang jumlahnya menjadi 10,5 persen.
Atas dasar itulah, Jokowi kemudian meminta agar mobilisasi gerakan disiplin protokol kesehatan perlu dilakukan oleh berbagai unsur seperti TNI, Polri, ormas, relawan, tokoh masyarakat, hingga kampus-kampus.
"Semua digerakkan untuk ikut mengkampanyekan ini dan sekaligus melakukan pengawasan," ungkap Jokowi.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #suriah #nataru #natalPopuler
